GP Ansor Adukan ide NKRI Bersyariah ke Jokowi, Ustadz Ponpes Sidogiri: Kurang Kerjaan Banget

GP Ansor Adukan ide NKRI Bersyariah ke Jokowi, Ustadz Ponpes Sidogiri: Kurang Kerjaan Banget

Ketum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas menyatakan jelang Pemilu 2019 muncul kelompok radikal yang terjadi karena kontestasi Pilpres.


Menurut Yaqut, kelompok itu memiliki agenda terselubung yang bukan hanya ingin merusak Pemilu tapi berusaha untuk mendirikan sistem negara yang bertentangan dengan NKRI, seperti negara Islam atau NKRI bersyariah.

Persoalan itu diadukan jajaran pengurus pusat GP Ansor kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka (11/01).

“Ya mereka bukan merusak pemilu tapi mereka menginduk dalam salah satu kontestan pemilu untuk memasukkan agenda-agenda mereka. Ya mendirikan negara Islam-lah, khilafah Islamiyah, atau minimal mereka dirikan NKRI syariat,” kata Yaqut usai bertemu Jokowi, seperti dikutip kumparan.com (11/01).

Pengasuh Ponpes Sidogiri Ustadz Achyat Ahmad mengomentari pertemuan tersebut. “Kurang kerjaan banget,” tegas Ustadz Achyat melalui akun Twitter @AchyatAhmad meretweet tulisan bertajuk “Temui Jokowi, GP Ansor Adukan Ide NKRI Bersyariah dan Negara Islam”.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merespon aduan GP Ansor itu. Moeldoko menegaskan, pemerintah akan menindaklanjuti laporan GP Ansor terkait adanya sejumlah ormas yang ingin membentuk konsep bernegara NKRI Bersyariah.

Moeldoko menyatakan, pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi kelompok mana pun yang ingin mengganti konsep negara. Moeldoko menyerukan agar kelompok radikal menjadi musuh bersama di masyarakat.

Soal laporan adanya kelompok radikal yang mendukung salah satu kontestan Pemilu 2019, Moeldoko mengingatkan agar siapapun tidak bermain-main dengan itu. “Pak Jokowi tidak memberikan tanggapan, tapi saya pribadi ingin mengingatkan siapa pun yang bermain-main dengan itu, menggunakan kelompok-kelompok radikal untuk kepentingan politik praktis, maka ini akan menjadi back fire. Ingat itu. Jadi jangan main-main dengan itu,” kata Moeldoko seperti dikutip liputan6(11/01).

Istilah NKRI Bersyariah pernah dipaparkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy. PPP bahkan berkomitmen untuk memperjuangkan pembentukan undang-undang yang bernuansa syariah melalui DPR.

“Tujuan PPP dalam bahasa yang singkat adalah NKRI bersyariah. Dalam bahasa yang sangat singkat itu bukan berarti kita ingin mengubah republik ini menjadi khilafah, tapi memastikan syariat-syariat yang diperlukan oleh umat Islam dituangkan menjadi Undang-undang dan Perda,” kata Romy dalam acara Harlah Ke-46 PPP di DPP PPP, Jakarta Pusat (6/01) malam.[www.tribunislam.com]

Sumber : intelijen.co.id

Sebarkan...