Jokowi Minta BMKG Beli Alat Deteksi Bencana, Ternyata Sudah Diajukan Januari 2018 TAPI Dicoret Karena Dianggap Bukan Kebutuhan Strategis Pemerintah

Jokowi Minta BMKG Beli Alat Deteksi Bencana, Ternyata Sudah Diajukan Januari 2018 TAPI Dicoret Karena Dianggap Bukan Kebutuhan Strategis Pemerintah

Pasca tsunami yang melanda Selat Sunda yang menewaskan ratusan orang, Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (24/12/2018), memerintahkan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk membeli alat pendeteksi dini gelombang tsunami. Hal itu ia sampaikan saat meninjau daerah terdampak tsunami Selat Sunda di Pandeglang, Banten.

“Ke depan saya perintahkan BMKG untuk membeli alat-alat deteksi early warning system yang bisa memberikan peringatan-peringatan dini kepada kita semua, kepada masyarakat,” kata Jokowi.

NAMUN ternyata, BMKG sudah mengajukan penganggaran untuk pengadaan alat deteksi bencana tapi malah dicoret karena dianggap bukan kebutuhan strategis pemerintah.

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono belum merinci penganggaran alat deteksi apa yang sempat dicoret itu. Pengajuan alat pendeteksi bencana itu sudah diajukan BMKG pada Januari 2018.

“Biasanya terkendala di pembahasan kalau enggak strategis ya dicoret. Dengan ada instruksi Presiden maka lembaga yang terkait penganggaran bisa kawal juga,” katanya pada Republika.co.id, Selasa (25/12).

Walau sudah ada instruksi Presiden, ia menilai penganggaran alat deteksi dini tak bisa secepatnya direalisasi. Sebab ada mekanisme yang haus dilalui dari mulai perencanaan, pembahasan penganggaran dan pembelian.

“Masalahnya penganggaran tidak serta merta BMKG usulkan anggaran. Tentu harus lalui dewan, Kemenkeu, Bappenas dikaji. Itu prosesnya bersama,” keluhnya.

Apalagi anggaran untuk tahun 2019 sudah disetujui pada tahun ini. Menurut prediksinya, instruksi Presiden mempercepat pengadaan alat deteksi dini baru terealisasi minimal tahun 2020. Situasi bisa berubah, kata dia, bila presiden melakukan intervensi.

“Ini perlu kerja luar biasa. 2019 sudah diketok tahun ini. Minimal 2020 (beli banyak alat deteksi dini). Kecuali ada instruksi Presiden pasti ada mekanisme untuk bisa cairkan uangnya. Kalau saat ini belum masuk di 2019,” jelasnya.

Ia menyayangkan lambatnya pemerintah merespon permintaan alat deteksi dini jenis bencana gempa dan tsunami dari usulan BMKG. Padahal Indonesia berada di zona rawan banyak bencana. Kehadiran alat deteksi dini juga berdampak pada mitigasi bencana yang akan mengurangi korban.

“Karena bencana sudah mengerikan tahun ini banyak sekali. Kalau pengawasan BMKG terbatas ya kemungkinan besar korban bencana masih banyak tahun depan,” ungkapnya.

Dilansir iNews, pengajuan penambahan alat pendeteksi bencana itu sudah diajukan BMKG pada Januari 2018.

***

SUNGGUH MIRIS dan MEMILUKAN.. sementara gelontoran acara IMF-WB di Bali DLL jadi prioritas.

“Konglomerat sawit disiram dana segar triliunan,
ternyata emang lebih penting sawit,” komen @andriefauzy.

“Dana difokuskan untuk membangun jalan tol 😂,” timpal @gesitikrar.

“Indonesia merupakan wilayah yg rawan bencana, yg seharusnya mengutamakan alat

pendeteksi bencana. Tapi ternyata lebih penting pembangunan jalan tol daripada keselamatan warganya,” ujar @Arlyanti2.

Utang bpjs blm dibayar,korban gempa terlantar pada demo dan ini anggaran deteksi bencana pernah dicoret.g berperikemanusian!sontoloyo..
— Joko S👆😁 (@sadono_joko) 25 Desember 2018

Dana difokuskan untuk membangun jalan tol 😂
— Gesit Ikrar Negarawan (@gesitikrar) 25 Desember 2018

Menarik Untuk Disimak:   Ulama Berbondong-Bondong Hadiri Pidato Raja Salman, Habib RizieqKemana? Ini Jawaban Ust. Bachtiar Nasir
Uang dipakai dulu buat acara IMF…
— zul (@kyanom) 25 Desember 2018

konglomerat sawit disiram dana segar triliunan,

ternyata emang lebih penting sawit
— andrie fauzy (@andriefauzy) 25 Desember 2018

Kalau ini strategis ya? pic.twitter.com/H8BnnmJEUP
— Ferry (@Ferry_Wachjudi) 26 Desember 2018

Indonesia merupakan wilayah yg rawan bencana, yg seharusnya mengutamakan alat pendeteksi bencana. Tapi ternyata lebih penting pembangunan jalan tol daripada keselamatan warganya.
— a y 🌻✌ (@Arlyanti2) 25 Desember 2018

Dari sini sdh terlihat…

Bahwa org ini tdk paham, mana yg penting dan tidak penting utk melindungi rakyatnya dr musibah, dan tdk paham strategi dlm memimpin suatu negara

Baru sadar setelah 3x musibah tanpa ada “warning” dr alat pendeteksi tsunami

Tapi ngotot mau 2 periode
— ⛔ Syi’ah ⛔ JIL ⛔ MUNAFIK (@3landasan_utama) 25 Desember 2018

— Su-30KI (@VostokMerah) 25 Desember 2018 [www.tribunislam.com]

Sumber : portal-islam.id

Sebarkan...