sdks/OneSignalSDK.js'/> LBH Pers Sebut UU ITE Bermasalah Sejak Awal - Tribun Islam

LBH Pers Sebut UU ITE Bermasalah Sejak Awal

LBH Pers Sebut UU ITE Bermasalah Sejak Awal

Pasca mencuatnya kasus Baiq Nuril, LBH Pers menegaskan Undang-undang ITE sejak awal memang bermasalah. Setidaknya, ada tiga pasal yang berpotensi mengancam kebebasan berekspresi masyarakat.


Koordinator Advokasi LBH Pers Ade Wahyudin mengatakan Undang-undang ITE sering digunakan dalam konteks memberangus kebebasan berekspresi. “Sehingga sangat sering ditemukan masyarakat berkomentar di media sosial akhirnya masuk kedalam penjara karena mereka memang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik,” ungkapnya dalam konferensi pers di Kantor LBH Pers, Kalibata, Jakarta Selatan, Jum’at (26/11/2018).

Ade menuturkan sejak awal dibentuk 2008, pihaknya bersama Koalisi Kebebasan Pers terus melakukan pemantauan terhadap Undang-undang ITE. Ada sejumlah bagian dalam aturan itu yang harus diperbaiki. Karenanya, DPR dan pemerintah akhirnya didesak untuk melakukan revisi.

Rupanya revisi pada 2016 tak dilakukan menyeluruh pada Undang-undang ITE. Menurut Ade, masih banyak problem-problem mendasar dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tidak terselesaikan.

Setidaknya ada tiga pasal bermasalah dalam UU ITE meski telah dilakukan revisi, yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 ayat (2). Pasal 27 ayat (1) menyebutkan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Isi Pasal 27 ayat 3 adalah Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal 28 ayat (2) berbunyi, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

“Didalam revisi itu 27 ayat (3) ITE itu hanya mengurangi nilai penjara saja, yang awalnya 6 tahun kemudian menjadi 4 tahun,” kata Ade.

Menurutnya, pasal 27 ayat (3) UU ITE sering dijadikan sebagai alat pembungkaman kebebasan berekspresi. Ade menyebut kerugian yang dialami oleh masyarakat dalam tiga pasal itu bukan hanya karena persoalan implementasi.

“Tapi soal hukumnya yang memang dari awal bermasalah sehingga saat ini Bu Nuril sudah menjadi korban dan menjadi korban lagi. Jadi korbannya sangat bertubi-tubi,” tukasnya. [www.tribunislam.com]

Sumber : kiblat.net

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel