Walhi: Pengurus PSI Gagal Paham soal Sawit


Walhi: Pengurus PSI Gagal Paham soal Sawit

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengunggah video singkat di sosial media tentang sawit yang bertajuk Gadget Murah karena Sawit. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengkritik unggahan video PSI tersebut.


Video unggahan PSI itu yang berisi dukungan terhadap industri sawit dengan argumentasi untuk menstabilkan rupiah dinilai Walhi telah mengaburkan fakta kepada publik, khususnya kaum muda tentang industri sawit.

“Kami merasa perlu menyampaikan kritik dan pandangan kami, agar tidak terjadi pengaburan atas fakta buram perkebunan sawit di Indonesia dan berbagai negara lain di dunia,” demikian pernyataan Walhi, Senin (19/7), dikutip dari CNNIndonesia.

Dari unggahan video tersebut, Walhi menilai pengurus PSI gagal paham terhadap persoalan mendasar sawit di Indonesia dan bahkan dalam konteks global.

“Kami menilai bahwa Sis Bro pengurus PSI gagal paham terhadap persoalan mendasar sawit di Indonesia dan bahkan dalam konteks global, dan semakin nggak nyambung jika dihubungkan dengan tujuan video ini, agar rupiah stabil. Pernyataan ini ingin menegaskan bahwa sawit sebagai penopang ekonomi bangsa Indonesia adalah sebuah mitos, termasuk adanya sawit putih,” papar Walhi.

Video yang berdurasi 46 detik yang diunggah PSI diberi judul “Dolar Naik bikin Gadget Mahal? ada Solusi” diunggah di akun Facebook Partai Solidaritas Indonesia pada Kamis 13 September dan telah ditonton 101 ribu kali oleh pengguna Facebook.

Video tersebut memberikan keterangan bahwa dolar naik bikin harga gadget mahal, tapi sawit bisa jadi solusinya. video itu telah dikomentari 704 komentar dan dibagikan 795 kali.

“Makanya dukung ekspor komoditas kita terutama sawit, ekspor sawit menyumbang devisa, kita berharap industri sawit diringankan dari berbagai biaya sehingga ekspor sawit bisa melesat lebih kencang, so dollar naik kalem aja enggak usah panik,” demikian kalimat dalam video PSI tersebut.

Video tersebut pun menuai kritik netizen, namun PSI memberikan klarifikasi melalui akun twitternya @psi_id. Menurut PSI mereka merupakan partai pro “Sawit Putih” dan Anti “Sawit hitam”.



PSI berdalih bahwa inti video tersebut bahwa PSI fokus pada salah satu upaya menstabilkan rupiah, yaitu salah satu caranya dengan menggenjot ekspor. PSI mengklarifikasi bahwa PSI mendukung bisnis “Sawit putih dan menolak bisnis “sawit hitam”.

Namun, penjelasan PSI tersebut dikritik oleh Walhi. Walhi menegaskan bahwa tidak ada “sawit putih” atau berkelanjutan, karena karakter komoditas ini adalah monokultur dan sudah dipastikan menghancurkan hutan dengan keragaman biodiversity.

“Dengan segala fungsinya baik secara ekologis, sosial budaya dan ekonomi, mencemari lingkungan hidup. Pernyataan Partai Solidaritas Indonesia terkait sumbangsih ekonomi korporasi sawit, didasarkan pada argumentasi yang parsial dan sempit,” jelas Walhi.

Terkait klaim bahwa sektor kelapa sawit memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dengan nilai ekspor mencapai 15 persen dari total ekspor Indonesia, menurut Walhi, sangatlah tidak tepat. Klaim devisa juga tidak tepat karena sebagian besar devisa hasil ekspor justru disimpan di negara suaka pajak (tax haven countries).

“Sementara perkebunan kelapa sawit juga berdampak negatif besar pada hak-hak dasar dan kelangsungan hidup rakyat, masyarakat adat/masyarakat lokal, perempuan, petani, buruh dan lingkungan hidup,” tegas Walhi.

Tambahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyatakan bahwa kerugian atau biaya lingkungan hidup yang diakibatkan oleh industri ekstraktif adalah sebagai kerugian negara. Dari pernyataan KPK ini menunjukkan sebuah kesadaran bahwa selama ini memang biaya lingkungan hidup akibat praktik buruk korporasi dibebankan kepada negara dan rakyat.

Kerugian negara dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahu 2015 yang mencapai Rp200 triliun menunjukkan bahwa investasi berbasis lahan seperti sawit, membuat sangat rugi keuangan negara.

Selain itu, usulan PSI untuk menghapus pungutan sawit juga keliru. Ini membuat pengusaha sawit diuntungkan dua kali, dari nilai kurs yang meningkat dan pembebasan dari kewajiban membayar pungutan sawit.

Walhi menyatakan bahwa PSI telah mengabaikan fakta kejahatan lingkungan dan kemanusiaan yang telah dilakukan oleh perkebunan sawit seabad lamanya. Ada luka yang tidak pernah disembuhkan dari praktik perampasan tanah, pelanggaran ham, pencemaran lingkungan dan penghancuran hutan, yang dialami oleh masyarakat adat, masyarakat lokal, petani, perempuan dan anak-anak.

Walhi menyayangankan sikap PSI. Menurut Walhi, sebagai partai politik baru, harusnya PSI ini muncul dengan gagasan baru yang membawa harapan bagi keselamatan masa depan bumi dan kemanusiaan yang lebih baik, demi generasi yang akan datang. Bukan justru menggadang-gadang model ekonomi yang usang dan rapuh seperti sawit. [www.tribunislam.com]

Sumber : ngelmu.co

Sebarkan...