Setahun Krisis Rohingya, Pemerintah Myanmar Tolak Akui Kejahatannya


Setahun Krisis Rohingya, Pemerintah Myanmar Tolak Akui Kejahatannya

Pengungsi Rohingya di Bangladesh mengadakan demonstrasi dan doa pada hari Sabtu,(25/8), lalu untuk menandai satu tahun krisis Rohingya yang terjadi sejak pecahnya konflik di negara bagian Rakhine di Myanmar Barat yang mendorong ratusan ribu Muslim Rohingya keluar dari rumah mereka.


Dilansir Reuters, di seberang perbatasan di Myanmar, pemerintah mengatakan, patroli keamanan telah ditingkatkan di daerah konflik menjelang peringatan karena takut terjadi kekerasan lebih lanjut. Anggota kelompok etnis Rakhine yang sebagian besar beragama Buddha dan Hindu dari negara bagian Rakhine mengatakan, mereka akan mengadakan acara untuk mengingat mereka yang tewas oleh militan Rohingya dalam serangan yang memicu krisis.

Ribuan pengungsi, dari anak-anak hingga orang tua, berbaris berdoa dan meneriakkan slogan-slogan dalam berbagai peristiwa di berbagai kamp di Bangladesh selatan. Banyak yang memakai pita hitam untuk memperingati apa yang mereka katakan adalah awal dari genosida Rohingya oleh militer Myanmar.

“Kami berdoa sholat subuh di dalam rumah kami di atas suara peluru. Kami sangat takut,” kata Aisha, 47 tahun, salah satu dari puluhan perempuan di sebuah pertemuan di Kamp Kutupalong, mengingat pecahnya konflik.

“Tanggal 25 Agustus menandai 365 hari sejak hari itu. Jadi saya ingin mengatakan, kami menginginkan keadilan,” ujar Aisha.

Setelah Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) menyerang 30 pos polisi Myanmar dan pangkalan militer pada dini hari 25 Agustus 2017, pasukan Myanmar menyapu desa-desa. Sekitar 700.000 warga Rohingya melarikan diri.

Pengungsi Rohingya yang menyeberangi perbatasan melaporkan pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran yang dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar. PBB bahkan menyebutnya sebagai pemusnahan etnis Rihingya.

Pemerintahan pemenang Nobel Aung San Suu Kyi telah membantah tuduhan kekejaman yang dilaporkan oleh para pengungsi. Ia mengatakan, pasukan keamanan secara sah menekan militan Muslim di Rakhine.

Juru Bicara Pemerintah Myanman Zaw Htay mengatakan, Myanmar tidak mentolerir pelanggaran hak asasi manusia dan telah membentuk komisi penyelidikan yang mencakup dua diplomat internasional veteran untuk melihat krisis Rakhine. Namun tekanan internasional terhadap Myanmar telah meningkat.

Peneliti yang diberi mandat oleh PBB akan mempublikasikan laporan tentang krisis pada hari Senin dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengadakan briefing tentang Myanmar pada hari Selasa. Dalam sebuah pernyataan menjelang ulang tahun, 132 anggota parlemen yang duduk dari lima negara lain di Asia Tenggara mengeluarkan pernyataan yang menyerukan pejabat Myanmar untuk menghadapi pengadilan di International Criminal Court (ICC). [www.tribunislam.com]

Sumber : jawapos.com



Sebarkan...