MUI Jatim: Penelitian “Masjid Terpapar Radikalisme” Tendensius dan Diskriminatif

MUI Jatim: Penelitian “Masjid Terpapar Radikalisme” Tendensius dan Diskriminatif

Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur (MUI Jatim) mengkritisi hasil penelitian lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) yang menyatakan bahwa 41 dari 100 masjid milik pemerintah/BUMN di Jakarta terindikasi radikalisme.


Dewan Pimpinan MUI Jatim menyatakan, hasil survei tersebut terlalu premature untuk dirilis, sehingga yang terjadi bukan menyelesaikan masalah, tetapi malah memicu masalah baru.

“Terbukti telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat,” ujar Ketua Umum MUI Jatim KH Abdusshomad Buchori dalam pernyataannya bersama Sekretaris Umum Ainul Yaqin di Surabaya, Jatim, baru-baru ini diterima hidayatullah.com, Kamis (19/07/2018).

Survei tersebut, terangnya, secara akademik dipertanyakan karena metode pengambilan datanya tidak mencukupi. Data yang dipetik terlalu sedikit sehinggga tidak cukup bisa digeneralisasi, karena hanya mengambil sampel dari materi khutbah Jumat selama hanya empat kali.

“Sedangkan kegiatan di masjid yang lain sangat banyak,” imbuhnya.

Selain itu, MUI Jatim menilai, penetapan kriteria dan batasan tentang radikalisme dalam penelitian itu sangat bias. Cara seperti ini hanya akan memunculkan stigmatisasi dan kecurigaan pada kelompok/golongan tertentu, sehingga kontra produktif dalam upaya membangun ukhuwah Islamiyah.

Semestinya, jelas Kiai Somad, panggilannya, ukhuwah Islamiyah perlu terus dipupuk karena hal ini menjadi salah satu sendi dasar dalam memperkokoh kesatuan bangsa.

“Penelitian ini tendensius dan diskriminatif karena hanya diorientasikan kepada rumah ibadah dan kegiatan umat Islam.

Cara-cara seperti ini justru bisa menimbulkan kekecewaan bagi umat Islam yang jika tidak terkendali akan memicu permasalahan lain seperti adanya reaksi yang tidak diinginkan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, menurut Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, temuan hasil penelitian P3M tentang 41 dari 100 masjid di lingkungan pemerintahan baik di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga negara, maupun kementerian terindikasi telah disusupi paham radikal tak bisa dianggap sepele.

Menurutnya, harus ada klarifikasi soal temuan itu yang diikuti tindakan-tindakan antisipatif.

Bambang mengatakan, Komisi VIII DPR yang membidangi urusan keagamaan bisa menindaklanjuti temuan itu dengan menggelar rapat kerja bersama Menteri Agama.

“Undang pula P3M untuk meminta penjelasan mengenai sejumlah masjid yang disusupi paham radikal tersebut,” ujar Bamsoet -panggilan akrabnya- dalam rilisnya di Jakarta, Senin (09/07/2018).[www.tribunislam.com]

Sumber : hidayatullah.com

Sebarkan...