Pakar Hukum: Penonaktifan Jabatan Prof Suteki Tidak Sah Demi Hukum


Pakar Hukum: Penonaktifan Jabatan Prof Suteki Tidak Sah Demi Hukum

Pakar hukum Universitas Juanda Bogor DR Muhammad Taufik SH. menyatakan surat keputusan (SK) yang diberikan rapat senat fakultas hukum Universitas Diponegoro atas penonaktifkan sementara jabatan kepada Prof Suteki sebagai pengajar, tidak sah demi hukum.


Surat keputusan itu dirilis dengan SK Rektor No. 223/UN7.P/KP/2018 dengan dugaan bahwa Prof Suteki memiliki ideologi anti-NKRI karena menjelaskan masalah khilafah di media sosial.

Dalam hal ini, Taufik menilai bahwa kedudukan Prof Suteki adalah sebagai guru besar. Terlebih yang bersangkutan telah mengajar selama dua puluh empat tahun. Dengan jabatan guru besar tersebut, menurutnya yang bisa memberikan SK dan menjatuhkan sanksi adalah Presiden atau Menteri Pendidikan atas nama Presiden. Hal itu sesuai  dengan Peraturan Pemerintah PP No 53 tahun 2010.

“Prof Suteki ini kedudukannya sudah seorang rektor kepala, guru besar, kita harus tahu guru besar itu yang memberikan SK adalah presiden,” ungkapnya saat konferensi pers dengan awak media seusai buka persama dengan anggota Peradi Sukoharjo di Hotel Aziza pada Kamis, (7/6/18).

Sehingga menurutnya dewan guru besar atau rapat senat fakultas hukum atau rapat senat fakultas tidak berhak menjatuhkan sanksi kepada Prof Suteki. Terlebih, ia menilai bahwa perihal yang disampaikan oleh Prof Suteki dalam postingannya pada akun facebook pribadinya telah sesuai dengan jenis pakar yang ia tekuni selama dua puluh empat tahun.

“Apa yang disampaikan oleh Prof Suteki itu semua ahli akan menyatakan hal yang sama, sesuai jenis pakarnya,” ujarnya.

Perlu diketahui, Univeritas Diponogoro (UNDIP) Semarang Prof Suteki mengajar Pancasila selama 24 tahun menjadi salah satu staf yang diduga anti-NKRI. Lantaran salah satu penyebabnya yaitu postingan Prof Suteki di akun Facebook-nya terkait khilafah. [www.tribunislam.com]

Sumber : kiblat.net



Sebarkan...