Advokat Bela Islam Nyatakan HTI Tidak Dibubarkan Dan Bukan Organisasi Terlarang


Advokat Bela Islam Nyatakan HTI Tidak Dibubarkan Dan Bukan Organisasi Terlarang

Koalisi 1000 Advokat Bela Islam  gelar Pers Conference nytakan HTI belum dibubarkan dan bukan ormas terlarang (3/18). Setelah menyimak fakta persidangan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Jakarta antara HTI vs Kemenkumham, melihat pula perkembangan opini liar diluar persidangan seolah memunculkan prejudes yang menyebut HTI telah dibubarkan dan kegiatannya dilarang, Koalisi 1000 Advokat Bela Islam (Koalisi) perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :


1|. Bahwa, Koalisi memandang HTI adalah Ormas Islam yang menjalankan aktivitas dakwah Islam, Murni Pemikiran tanpa kekerasan & fisik yang selama ini konsisten melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar ditengah-tengah umat;

2|. Bahwa, Karenanya koalisi memandang penting dan mendesak untuk memberikan pembelaan terhadap HTI, sebagai wujud nyata komitmen koalisi untuk memberikan pembelaan hukum terhadap dakwah Islam dan para pengembannya;

3|. Bahwa, Koalisi melihat ada pergeseran dan upaya framing jahat terhadap HTI. Persoalan hukum administrasi di meja hijau, telah dimanipulasi dan di intensifkan untuk membangun opini jahat yang menyudutkan HTI, dengan mengarahkan pada kesimpulan serampangan yang menyebut HTI telah dibubarkan dan menjadi organisasi terlarang;

4|. Bahwa, Persoalan hukum yang dihadapi HTI di pengadilan TUN Jakarta adalah murni persoalan administrasi terkait dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.A.01.08. Tahun 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00282.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum  Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017;

5|. Bahwa, Objek sengketa TUN dimaksud hanya terkait status badan hukum HTI yang dicabut, bukan Keputusan Pembubaran HTI, Bukan Keputusan Pelarangan HTI;

Oleh dan karenanya Koalisi 1000 Advokat Bela Islam, dengan ini memberikan pernyataan hukum yang pada pokoknya menyatakan :

1. Pertama, persoalan hukum yang dihadapi HTI adalah murni persoalan administrasi, bukan pelanggaran pidana, bukan pelanggaran terhadap keamanan negara, bukan pelanggaran HAM, bukan pelanggaran hukum lain yang karenanya HTI kehilangan hak konstitusi.

2. Kedua, HTI tidak pernah dibubarkan tidak pula ada keputusan hukum yang menyebut HTI sebagai organisasi terlarang. Seluruh anggota dan simpatisan HTI tetap memiliki hak konstitusional untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, mendapat perlindungan hukum, jaminan keamanan dan rasa aman, sebagaimana dijamin konstitusi.

3. Ketiga, Satu-satunya hak HTI yang sementara hilang adalah hak sebagai subjek hukum selaku badan hukum perkumpulan Ormas. Jika persidangan gugatan TUN HTI dimenangkan, maka status Badan Hukum Perkumpulan Ormas dan keseluruhan hak yang melekat akan pulih seperti sedia kala.

4. Keempat, Menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya kepada Pemerintah, untuk tidak membuat framing jahat dengan menebarkan opini atau melakukan tindakan yang pada pokoknya mengarah pada tindakan yang mendiskriminasi, memprovokasi, menstigma buruk, mempersekusi, mengadu domba HTI dengan komponen anak bangsa dengan dalih HTI telah dibubarkan atau HTI dianggap organisasi terlarang.

5. Kelima, Apabila ada elemen masyarakat dan apalagi Pemerintah melakukan tindakan melanggar hukum sebagaimana disebut dalam poin keempat, maka Koalisi akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum sebagai wujud komitmen pembelaan terhadap aktivitas dakwah Islam dan para pengembannya.

Demikian pernyataan dikutip oleh Juranlis mediaoposisi.com saat meliput  Pers Conference yang diadakan oleh  Koalisi 1000 Advokat Bela Islam di jakarta 3/18.[www.tribunislam.com]

Sumber : mediaoposisi.com



Sebarkan...