RUU KUHP Disahkan, Jurnalis dan Orang Kritis Terancam



Rapat paripurna Komisi III DPR RI, Rabu lalu (14/2/2018), membahas nasib revisi draft Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).


Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) dalam siaran persnya (13 Februari 2018), mengajak para pekerja dan pemerhati media serta aktivis gerakan HAM untuk bersama menolak draft revisi RUU KUHP disahkan.

Dalam pengamatan Upi Asmaradhana, Koordinator Relawan Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB), menyesalkan draft RUU KUHP, karena dinilai banyak peraturan yang akan membungkam kemerdekaan pers, demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan telaah sejumlah pasal dalam draft revisi RUU KUHP tersebut, berpendapat bahwa DPR RI dan pemerintah harus menunda pengesahannya. KPJKB beralasan, beberapa pasal dalam RUU KUHP tersebut: Mengancam kemerdekaan dan sikap kritis para jurnalis; Jurnalis rawan dikriminalisasi; Selain itu, juga mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat setiap warga; Dapat memberangus proses berdemokrasi; Tidak melindungi rakyat, justru spiritnya hendak melindungi penguasa; Tak sejalan dengan spirit UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal-pasal dimaksud di antaranya: Pasal 309 ayat (1) perihal “Berita Bohong”; Pasal 328 – 329 perihal contempt of court; Pasal 494 tentang Tindak Pidana Pembukaan Rahasia; Pasal 262 – 264 tentang Penghinaan terhadap Presiden dan Wapres; Pasal 284 dan 285 tentang penghinaan terhadap pemerintah.

Berdasarkan telaah atas pasal-pasal tersebut yang telah dilakukan KPJKB, menyatakan sikapnya: Hentikan seluruh usaha untuk mengesahkan RKUHP yang masih memuat banyak permasalahan.

Selanjutnya, meminta pemerintah untuk manarik RKUHP dan membahas ulang dengan berbasis pada data dan pendekatan lintas disiplin ilmu, dengan pelibatan bersama seluruh pihak, kelompok dan lembaga-lembaga terkait. RUU KUHP harus memihak dan melindungi rakyat, bukan melindungi penguasa.

Pasal 309

Berikut uraian pasal yang dianggap rawan memenjarakan jurnalis dan orang-orang kritis: Pertama, Pasal 309 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”.

Penjelasan frasa “mengakibatkan keonaran” pada ayat (1) tersebut berpotensi multitafsir dan sangat rentan untuk mengkriminalisasi jurnalis yang kesehariannya mencari berita.

Semisal jurnalis membuat berita berdasarkan informasi dari narasumbernya. Namun, ketika berita tersebut sudah dipublikasikan dan ternyata narasumber tidak akurat atau tidak betul memberi informasinya, maka jurnalislah yang akan dianggap memberitakan kebohongan. Sehingga bisa jadi alasan jurnalis tersebut dikriminalisasi.[www.tribunislam.com]

Sumber : opini-bangsa.com

Sebarkan...