PK Ahok Diterima, Guru Besar Hukum : Perang Baru Dimulai



(Dikutip dari halaman Facebook Atas Nama Arsen Alias Prof. Suteki)


Modus hindari pidana yg lebih tinggi

by John Suteki

MERDEKA..!!!

BELUM TENTU…!!!

Mengapa?
Ya karena ini baru diterimanya permohonan. Perang baru dimulai.

DILAN JUTKAN PERANG OPINI
DILAN JUTKAN PERANG URAT SARAF
DILAN JUTKAN PERANG PENGACARA
DILAN JUTKAN PERANG HAKIM
DILAN JUTKAN PEMERIKSAAN TAMBAHAN

TUNGGU, JANGAN BERSUKA RIA DULU.

HUKUM INDONESIA MEMANG HEBAT, TANPA BANDING DAN KASASI BISA PK..!!!

Seharusnya, Permohonan PK tanpa BANDING DAN KASASI hrs disertai oleh TERPIDANA bukan hanya oleh kuasa hukumnya. Persyaratan tersebut sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa Permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan apabila tanpa dihadiri oleh terpidana.

CARA PK seperti ini akan menjadi trend DUNIA HUKUM KITA utk menghindari lebih tingginya pidana di Banding dan Kasasi. Dan harus diingat bahwa Putusan PK tidak boleh lebih tinggi dari putusan pengadilan sebelumnya. Dasarnya adalah Pasal 266 ayat (3) KUHAP. Ketentuan itu berbunyi ‘Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula’.

Masih ingatkah teman-teman klo sebenarnya Ahok pun sdh menerima putusan bahkan sdh mencabut upaya bandingnya?

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis terhadap Ahok atas kasus dugaan penodaan agama pada 9 Mei 2017. Pada 23 Mei 2017 lalu, Ahok melalui istrinya Veronica Tan, menyatakan mencabut upaya hukum banding.

“Saya tahu tidak mudah bagi Saudara menerima kenyataan seperti ini. Apalagi saya. Tapi saya telah belajar mengakui dan menerima semuanya ini. Untuk kebaikan berbangsa dan bernegara,” bunyi surat Ahok.

Diterimanya PK AHOK tanpa Banding dan Kasai ini menunjukkan bahwa cara berhukum kita adalah CARA BERHUKUM YANG MELELAHKAN, SULIT, RUMIT, PELIK PENUH DENGAN KONFLIK!

Lalu manakah SLOGAN peradilan kita: SEDERHANA, CEPAT dan BIAYA RINGAN.

Yang dimaksud dengan asas sederhana adalah bahwa dalam proses peradilan, yaitu konteks acara haruslah jelas dan mudah difahami dan tidak berbelit-belit. Jadi maksud sederhananya adalah bahwa prosedur di dalam proses peradilan di Institusi pengadilan seyogyanya tidak berbelit-belit, tidak terlalu banyak formalitas yang nantinya akna menimbulkan banyak penafsiran. Cepat, maksudnya adalah dalam proses keseluruhan peradilan dari tahap yang paling awal hingga tahap yang paling akhir haruslah cepat. Biaya ringan maksudnya adalah dalam mencari keadilan di pengadilan haruslah dapat ditanggung oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya pada masyarakat tertentu saja, dikarenakan semua masyarakat tersebut berhak atas keadilan.

Praktik peradilan SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN itu hanya ada di acara TV dulu: MIMPI KALI NIH YE..!

“Mengharap keadilan di negeri ini seperti berharap munculnya PELANGI di malam hari yang sunyi”
(Pidato Pengukuhan Guru Besar Suteki, 4 Agustus 2010).

Meski pesimis, saya tetap berharap hakim mau dan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Bila cara para terpidana menghindari proses pemeriksaan di banding dan kasasi itu menjadi siasat maka seharusnya hal tak boleh dilakukan, karena itu hanyalah siasat yang bisa merugikan rasa keadilan masyarakat.

hopelessinenforcementoflaw-Indonesia##
https://www.facebook.com/adnan.shena.firdaus/posts/1698419823534568 [www.tribunislam.com]

Sumber : http://dakwahmedia.co



Sebarkan...