Dipetisi Alumni ITB, Luhut Bantah Pernah Mengatakan Alumni ITB Mendukung Reklamasi



Menko Maritim Luhut Pandjaitan angkat bicara mengenai penolakan sejumlah alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam proyek reklamasi teluk Jakarta.



Penolakan tersebut lantaran Luhut diduga membawa nama ITB untuk memuluskan pencabutan moratorium reklamasi teluk Jakarta.

Menurut Luhut, dirinya tidak pernah membawa nama Ikatan Alumni ITB (IA ITB) dalam pencabutan moratorium. Luhut menjelaskan, yang disampaikannya kepada wartawan adalah nama Ridwan Djamaluddin.

Ridwan, sambung Luhut merupakan ketua tim kajian reklamasi, dia juga sebagai ketua IA ITB.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu menyarankan sejumlah alumni ITB yang menyatakan penolakan dengan membuat petisi untuk membaca kembali apa yang disampaikannya pada saat diwawancara oleh beberapa wartawan di kantor Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba (BOPDT) Medan pada tanggal 6 Oktober 2017.

Sebab, saat itu, dirinya mengatakan semua itu ketuanya adalah Pak ini (Ridwan), mana ini Pak Ridwan ini, Pak Ridwan itu ketua alumni ITB, itu tim yang membuat kajian itu jadi ada (alumni) ITB, ada Bappenas, semua kementerian K/L terkait, kemudian ada Jepang, ada Korea, ada Belanda, mau apa lagi

"Saya tidak pernah mengatakan Ikatan Alumni ITB mendukung reklamasi," tegas Menko Luhut dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (27/10).

Lebih lanjut, Luhut tidak keberatan jika sejumlah alumni tersebut menanyakan langsung maksud dirinya memperkenalkan Ridwan sebagai ketua tim kajian dan ketua IA ITB. Dirinya juga meminta kepada pihak yang berkeberatan untuk menunjukkan kesalahan dari pernyataannya yang mengatakan ITB mendukung reklamasi.

"Mereka kan cendekiawan, tapi mengapa membuat protes untuk hal yang "seakan-akan", kalau tidak jelas maksud pernyataan saya kan bisa ditanyakan langsung kepada saya," ujar Luhut.

"Saya sarankan untuk bertanya dulu kepada saya, pasti akan saya
jelaskan dengan senang hati," imbuhnya

Luhut menjelaskan bahwa penyebutan status Deputi Ridwan yang juga merupakan Ketua Ikatan Alumni ITB, adalah sebagai bentuk penghargaan terhadap kualitas alumni ITB dalam menangani isu strategis nasional.

"Jika saya menyebut ITB, itu dalam konteks bangga terhadap ITB," tutup Luhut seperti dikutip dari

Sebelumnya sebanyak 1.325 alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) mengisi petisi yang berisi permintaan kepada Presiden Joko Widodo agar membatalkan proyek pembangunan pulau buatan atau reklamasi di Teluk Jakarta.

Inisiator petisi, Muslim Armas mengklaim bahwa sebagian besar masyarakat tidak mendukung proyek tersebut. Oleh karena itu, dia ingin turut mendorong pemerintah untuk ambil sikap dengan petisi yang telah diisi oleh ribuan alumni ITB.

Kelompok Alumni ITB yang menolak reklamasi juga menegaskan bahwa kajian yang digunakan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan bukan hasil kajian atas nama ikatan alumni ITB.

Pernyataan itu disampaikan lantaran Luhut pernah memberi pernyataan yang seolah-olah Ikatan Alumni ITB ikut melakukan kajian bersama Kemenko Kemaritiman.

Pernyataan yang dimaksud adalah saat Luhut menyatakan bahwa pengkajian reklamasi oleh pemerintah dipimpin oleh Ketua Ikatan Alumni ITB, Ridwan Djamaluddin. Hal Itu diucapkan Luhut saat berada di Medan, Sumatera Utara 6 Oktober lalu.

"Pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Luhut yang mengesankan bahwa pencabutan Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta berdasarkan kajian Alumni ITB adalah tidak benar," ucap Muslim.

Ridwan Djamaluddin memang Ketua Ikatan Alumni ITB. Namun,kata Muslim, Ridwan Djamaluddin saat melakukan kajian bekerja sebagai Deputi Menko Bidang Kemaritiman.

Terlebih, lanjut Muslim, Ridwan Djamaluddin juga tidak pernah memposisikan dirinya sebagai ketua Ikatan Alumni ITB saat menangani proyek reklamasi.

"Pernyataan itu keluar dari Luhut, bukan dari Ridwan. Sikap kami dan Ridwan itu sama," katanya.

Meski merasa dirugikan, Muslim menyampaikan bahwa segenap alumni ITB yang keberatan dengan pernyataan Luhut belum ingin membawa ke ranah hukum. Klarifikasi dari Luhut dinilai Muslim sudah cukup memuaskan para alumni ITB yang merasa dirugikan.

"Dan kami tidak ingin berhadapan dengan rakyat. Dari zaman Soeharto kami berjuang bersama rakyat, kok sekarang kita dianggap dukung kebijakan yang bertentangan dengan rakyat," ujar muslim.[www.tribunislam.com]

Sumber : kabarsatu.news



Sebarkan...