Terbongkar !! Saat Jadi Ketua MK, Prof Mahfudz MD Terbukti Buat Norma Baru !!


Terbongkar !! Saat Jadi Ketua MK, Prof Mahfudz MD Terbukti Buat Norma Baru !!

Heboh tudingan MK legalkan LGBT di Sosial media, Tampil Prof MAhfudz MD membela Mahkamah Kontitusi bahwa MK tak legalkan LGBT dan Kumpul Kebo karena MK Tak boleh membuat norma baru, alias bukan MK yang legalkan LGBT. Benarkah demikian kenyataanya?


Ternyata DR Ahmad Redi, membantahnya dengan telak, Ahli Hukum dari UNTAR ini memposting bukti buktinya di laman FB Miliknya:

Awalnya engan berkomentar ttg Putusan MK No. 46 ttg “katanya” LGBT dan Kumpul Kebo atau bahasa kerennya ttg pengujian atas Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP terhadap UUD 1945.

Namun, membaca banyaknya komentar miring kepada org yg menolak Putusan MK ini karena kaum penolak ini dinyatakan tidak paham kewenangan MK sebagai negative legislator atau hanya berwenang membatalkan ketentuan (norma) dalam UU, bukanlah berwenang sebagai positive legislator atau pembuat norma hukum baru sebagaimana kewenangan DPR dan Pemerintah.

Benarkah demikian? Mari kita lihat fakta berikut ini.

1. Putusan Pertama MK ketika berdiri pada Agustus 2003 itu bersifat Positive Legislator. Baca saja Putusan No. 001-021-022/ PUU-I/2003 yang membatalkan UU No. 20 Tahun 2002 ttg Ketenagalistrikan, lalu MK pun membuat norma baru dengan menghidupkan UU No. 15 Tahun 1985 ttg Keteganalistrikan. Apakah ini bukan positive legislator???

2. Lalu, sy mencoba menghitung, setidaknya selama 2016-2017 terdapat 15 putusan MK yang bersifat positive legislator. Pembuatan norma-norma dan ketentuan baru tersebut paling banyak diciptakan melalui konsep conditionally constitutional atau conditionally inconstitutional. Silahkan hitung sendiri, mungkin bisa berbeda.

3. Bahkan masa ketika Prof Mahfud MD jadi Ketua MK beliau memutus Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tentang JR UU tentang Perkawinan. Putusan ini sangat fenomenal di masanya. Dalam amarnya MK menyatakan:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan/alat-alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Jelas bahwa MK telah membuat norma baru agar Pasal tersebut harus dimaknai dengan batasan-batasan tertentu.

Eh tiba-tiba, ada yang berpendapat bahwa untuk JR Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP, haram bagi MK untuk membuat norna baru atau menjadi positive legislator.[www.tribunislam.com]


Sumber : dakwahmedia.my.id

Sebarkan...