Pengamat: Sangat Miris Jika Pengacara Setnov Maknai Korupsi Sebagai Tugas Kedewanan


Pengamat: Sangat Miris Jika Pengacara Setnov Maknai Korupsi Sebagai Tugas Kedewanan

Sikap kubu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto melalui pengacaranya yang mencari-cari pasal dalam Undang-undang (UU) maupun UUD sebagai alasan untuk mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan ekspresi kepanikan yang luar biasa.

Menurut Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, upaya-upaya tersebut adalah skenario dalam rangka mengulur-ulur waktu.

Sambil, imbuhnya, mencari jalan untuk bisa melepaskan diri Setnov dari jerat hukum.

"Semua upaya akan ditempuh oleh pengacaranya demi membebaskan sang bos dari bui," ujar Sebastian Salang kepada Tribunnews.com, Selasa (14/11/2017).

Hal ini disampaikannnya untuk menangapi manuver-manuver Setnov, termasuk langkah kuasa hukum Setya Novanto yang mengajukan Uji materi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mahkamah Konstitusi.

Pasal imunitas anggota DPR, ia tegaskan, tidak dimaksudkan untuk membebaskan parlemen dari tuntutan pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana korupsi.

Imunitas anggota DPR, imbuhnya, dimaksudkan agar melindungi anggota DPR dari pernyataannya selama menjalankan tugas kedewanan dari tuntutan hukum.

"Sangat miris dan cilaka besar jika pengacaranya (Setnov) memahami dan memaknai korupsi merupakan salah satu tugas kedewanan.

Sehingga menjadikan pasal imunitas sebagai alasan untuk tidak mematuhi proses hukum di KPK," tegas Sebastian Salang.

Memang kata Sebastian, mengajukan jucial review itu adalah haknya. Tetapi langkah itu tidak menghalangi proses hukum yang sedang berjalan.

Tetapi jikalau hal itu dilakukan dengan niat untuk menghindari panggilan KPK, maka upaya pengacaranya masuk dalam kategori menghambat atau menghalang halangi proses hukum. Pengacaranya bisa dituntut atas hal tersebut.

Selain itu lanjutnya, sebagai pejabat publik sebaiknya Setnov mengikuti proses hukum, memberi contoh, panutan bagi masyarakat.

"Selain itu, lebih baik bagi pada Setnov untuk mengikuti proses hukum ketimbang terus melawan yang akibatnya justru semakin mempersulit dirinya sendiri," tegasnya.

Sebelumnya Novanto melalui kuasa hukumnya melayangkan uji materi ‎pasal 20 A ayat1 dan 2 UU KPK karena dinilai berlawanan dengan konstitusi ‎mengenai impunitas anggota DPR.

"Tapi secara politik dan komunikasi politik Setnov berusaha menarik kasus ini ke dalam ranah semua bidang, bukan hanya politik tapi hukum dan tata negara," jelas Hendri Satrio.

Lebih lanjut kata dia, hingga saat ini baru Wapres Jusuf Kalla (JK) yang bersuara terkait Presiden harus memberikan ijin kepada KPK sebelum memeriksa Setya Novanto.

Menurutnya publik saat ini menunggu jawaban Jokowi dari persoalan yang setnov ajukan bahwa Presiden harus memberikan ijin sebelum dia diperiksa.

"Kita akan tunggu siapa lebih cerdik dalam kasus ini, KPK, Setnov atau Istana?" ujarnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi langkah kuasa hukum Setya Novanto yang mengajukan Uji materi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya Novanto melalui kuasa hukumnya melayangkan uji materi ‎pasal 20 A ayat1 dan 2 UU KPK karena dinilai berlawanan dengan konstitusi ‎mengenai impunitas anggota DPR.

Kalla mengatakan langkah Novanto tersebut merupakan usaha untuk bisa terbebas dari jeratan hukum.

‎"Itu yang namanya usaha, banyak orang berusaha ‎untuk bebas dengan cara bermacam macam, " ujarnya di Kantor Wakil presiden, Jakarta , Selasa, (14/11/2017).

Menurut Kalla pengajuan gugatan tersebut tidaklah masalah. Karena mengajukan uji materi terhadap undang-undang merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara.

"Selama hukum membolehkan ya silahkan," katanya.

Sebelumnya Novanto kembali melakukan perlawanan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik. ‎

Apabila dalam penetapan tersangka sebelumnya. Novanto mengajukan gugatan praperadilan, kini ketua DPR tersebut melayangkan gugatan terhadap UU KPK.

"Jadi saya menghindari daripada kesalahpahaman antara statment-statment yang blow up soal wewenang daripada KPK, untuk memanggil klien kami pak Setya Novanto. ‎Dimana saya selalu mengatakan wajib meminta izin presiden," ujar kuasa hukum Novanto Fredrich Yunadi senin malam, (13/11/2017).

Gugatan tersebut kemudian akan diproses Mahkamah Konstitusi. Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar laksono mengatakan bahwa kepaniteraan kini sedang mengecek kelengkapan berkas permohonan.[www.tribunislam.com]

Sumber : tribunnews.com

Sebarkan...