Pengamat: Penyederhanaan Tarif, Cara Licik Rezim Jadikan Rakyat Sapi Perahan via PLN


Pengamat: Penyederhanaan Tarif, Cara Licik Rezim Jadikan Rakyat Sapi Perahan via PLN

Skema penyederhanaan tarif merupakan cara yang sangat halus, licin, dan licik untuk menaikkan tarif listrik yang dijual Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada masyarakat.


Kesimpulan itu disampaikan pengamat pengamat ekonomi dan politik Salamuddin Daeng (21/11). “Rakyat menjadi sapi perahan pemerintah melalui PLN,” tegas Salamuddin Daeng.

Menurut Salamuddin, penyederhaan tarif merupakan bagian dari strategi penyesuaian tarif. Secara agresif, penyesuaian tarif PLN telah dilakukan sejak Pemerintahan Joko Widodo berkuasa. Penyesuaian tariff dilakukan pada kelompok non subsidi yakni 900 VA ke atas.

Salamuddin menegaskan, penyesuaian tariff adalah kenaikan tariff secara terus-menerus berdasarkan tiga indikator, yakni (1) nilai tukar, (2) harga minyak dan (3) tingkat inflasi.

“Dengan demikian maka tarif listrik non subsidi terus mengalami kenaikan berkejar-kejaran dengan kenaikan tiga indikator itu. Bagaimana tidak? penyebab inflasi adalah kenaikan tarif PLN, sementara tarif PLN menyebabkan inflasi membengkak,” beber Salamuddin.

Kata Salamuddin, pnyesuaian tarif merupakan cara untuk melancarkan agenda pencabutan subsidi listrik hingga tidak ada lagi subsidi. Sebagaimana diketahui bahwa pencabutan subsidi listrik secara agresif telah dilakukan Pemerintahan Jokowi sejak tahun 2014.

Nilai subsidi listrik tahun 2014 sebesar USD 7,94 miliar, turun menjadi hanya sekitar 3,88 miliar dolar atau menurun 51%.

“Dari total listrik yang dijual kepada masyarakat saat ini, hanya tinggal 22 persen saja masyarakat yang mendapat subsidi. Sisanya 78 persen masyarakat membayar listrik pada tingkat harga komersial lebih tinggi dibandingkan tarif listrik yang dijual di China, India dan Amerika Serikat,” ungkap Salamuddin.

Selain itu, Salamuddin mengingatkan, penyesuaian tarif merupakan strategi untuk menambah keuntungan PLN, yang saat ini terjerat utang yang besar. PLN tersandera dengan bunga utang antara 4-8% yang harus dibayarkan setiap tahun. PLN mengambil utang dalam rangka mengejar ambisi pemerintah merealisasikan mega proyek listrik 35 ribu megawatt.

“Utang PLN saat ini berkisar anatar Rp. 400-500 triliun, tergantung pergerakan kurs Rupiah terhadap USD. Utang yang setara dengan asset PLN sebelum revaluasi asset. Utang yang tidak akan pernah terbayarkan. Jadi jangan anggap remeh utang PLN karena rakyat yang harus bayar dengan tariff listrik mahal,” pungkas Salamuddin.[www.tribunislam.com]

Sumber : intelijen.co.id

Sebarkan...