Tersangka Korupsi e-KTP Setya Novanto Ajak Kader Golkar Kawal Dana Desa agar Tak di Korupsi


Tersangka Korupsi e-KTP Setya Novanto Ajak Kader Golkar Kawal Dana Desa agar Tak di Korupsi

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang masih berstatus tersangka korupsi e-KTP mengingatkan para kadernya untuk ikut mengawal dana desa.


Pengawalan itu bisa dilakukan melalui sosialisasi aktif kepada masyarakat soal peruntukan dana desa.
Dengan demikian, tak ada penyalahgunaan dana desa di daerah-daerah. Sebab, dana desa sangat besar jumlahnya dan terus meningkat setiap tahunnya.

Hal itu diungkapkan Novanto saat memberi sambutan di depan peserta Workshop Nasional Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2017).

"Karena banyak yang enggak tahu bahwa dana desa yang diberikan di daerah-daerah banyak kepala desa yang tidak tahu langsung. Mereka ada yang beli TV, sepeda motor, bahkan beli komputer," kata Novanto, Jumat malam.

Menurut dia, dana desa sangat rawan disalahgunakan.

Novanto menegaskan, dana desa harus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

"Akibatnya, (ada yang) diperiksa kemarin oleh KPK dan ada yang sudah ditangkap dengan jumlah yang sangat kecil," ujar dia.

Ketua DPR RI itu juga meminta agar para kepala daerah, khususnya dari Partai Golkar, untuk mengefektifkan transfer dana desa.

Selain itu, dana desa juga diharapkan bisa memicu perkembangan di daerah.
"Jika daerah bisa memacu perkembangannya maka akan memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat," kata Novanto.

Seperti diketahui  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka Korupsi e-KTP.

Ketua Umum Partai Golkar itu diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"KPK menetapkan saudara SN anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/7/2017).

Ketua KPK Agus Rahardjo mengumumkan penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/7/2017).

Menurut Agus, Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan.

Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.
Novanto disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.[www.tribunislam.com]

Sumber : kabarsatu.news

Sebarkan...