SKB Eks HTI Dinilai Kebablasan


SKB Eks HTI Dinilai Kebablasan

Pemerintah dinilai terlalu berlebihan terhadap HTI. Setelah membubarkannya, pemerintah bernecana menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Peringatan dan Pembinaan Terhadap Mantan Anggota HTI.

Hal itu diungkapkan Cendekiawan muslim, Azyumardi Azra. Ia menilai SKB adalah tindakan pemerintah yang berlebihan sekalipun hanya berisi imbauan kepada kementerian/lembaga agar melakukan pembinaan terhadap mantan anggota HTI.

"Jadi pemerintah tidak usah terlalu jauh ke situ. SKB itu tidak perlu. Kalau soal (pembinaan) itu diserahkan saja kepada masyarakat, civil society dan ormas-ormas yang ada," kata Azyumardi di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat (11/8).

Ia turut menyarankan supaya masyarakat saja yang mengayomi eks anggota HTI.
"Jadi ikut menyertakan mereka (mantan anggota HTI) dalam kegiatan sosial politik atau kegamaan yang ada. Jadi SKB terlalu jauh. Terlalu jauh negara ikut campur," kata mantan rektor UIN Jakarta tersebut.

"Saya kira kalau sudah dilakukan pembubaran ya sudah pemerintah sudah cukup di situ saja. Setelah itu silakan serahkan kepada masyarakat untuk mengawasi, atau apapun istilahnya," tutup Azyumardi.

Pemerintah sendiri berdalih penerbitan SKB memiliki tujuan untuk menghindari persekusi,namun hal ini bisa dipertanyakan mengingat sebelumnya terjadi ancaman pemecatan terhadap PNS dan Dosen yang dianggap berafiliasi dengan HTI oleh pemerintah.


Senada dengan Azyumardi,Ketua ICMI, Jimly Asshidiqie Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI)  mengingatkan kepada publik tentang potensi konflik akibat penerbitan surat keputusan bersama (SKB) tentang peringatan dan pembinaan terhadap mantan anggota HTI.

"Nanti dalam praktik jangan sampai dipakai untuk persekusi, dan itu bisa melanggar HAM," kata Jimly di ICMI, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu memperingatkann bahwa Indonesia memiliki sejarah kelam terkait pembubaran pihak yang dianggap Anti Pancasila oleh pemerintah seperti peristiwa pembantaian PKI pada tahun 1965 silam.

"Bangsa kita ini suka latah, yang kedua feodal, ini bahaya dan sudah terbukti dalam sejarah tahun 1965 semua orang dicatatin, jangan sampai begitu," ucap Jimly [www.tribunislam.com]

Sumber : mediaoposisi.com

Sebarkan...