Proyeknya Ilegal, Tapi Pemerintah Terbitkan Serifikat Tanah Pulau Reklamasi



Aktivis Lingkungan Reiza Patters menilai pemerintah pusat justru memperkeruh persoalan reklamasi dengan diterbitkannya sertifikat tanah di dua pulau reklamasi Pulau C dan D oleh Presiden Joko Widodo.



“Karena menurut kami, sertifikat tersebut tidak memiliki dasar hukum yang benar. Pulau-pulau tersebut melanggar banyak aturan, tidak seharusnya justru diberi legitimasi dengan dikeluarkan sertifikat HPL oleh pemerintah pusat,” kata Reiza saat dihubungi aktual.com, di Jakarta, Jumat (25/8).

Bahkan, sambung salah satu dewan pakar Gubernur dan WakilbGubernur terpilih Anies-Sandi itu, penerbitan sertifikat sebagai upaya mengaburkan persoalan pembangunan proyek pulau buatan tersebut.

“Saya kira, ini ada indikasi untuk mengaburkan persoalan yang sebenarnya, yaitu pelanggaran banyak aturan atas proses pembangunan pulau-pulau tersebut,” ujar dia.

“Bahkan, sangat kentara pola konspirasinya jika sebelum pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, terlebih bila Pemprov DKI di bawah Djarot Saifullah menindaklanjuti HPL tersebut menjadi HGB (hak guna bangunan) untuk pengembang. Dan itu sangat kelewatan kalau sampai terjadi,” pungkasnya.(kl/akt)[www.tribunislam.com]

Sumber : eramuslim.com

Sebarkan...