Bupati Pamekasan yang Pernah Ancam Sanksi PNS yang Terlibat HTI ini Ditangkap KPK


Bupati Pamekasan yang Pernah Ancam Sanksi PNS yang Terlibat HTI ini Ditangkap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, pada Rabu, 2 Agustus 2017. Petugas dikawal personel polisi menggiring sang bupati dari Markas Polres Pamekasan menuju bus polisi untuk dibawa ke Surabaya.


Penahanan sang bupati menyusul operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK kepada sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Kejaksaan Negeri setempat. Sejumlah pejabat yang dibawa juga, antara lain, Kepala Inspektorat, Sucipto Utomo; dan Kepala Kejaksaan Negeri Rudi, Indra Prasetya.

KPK juga membawa Kepala Seksi Intelijen, Sugeng; Kepala Seksi Pidana Khusus, Eka Hermawan; dan dua staf Kejaksaan Negeri, serta dua staf Inspektorat dari Pemerintah Kabupaten.

Dua kepala desa juga ikut dibawa, antara lain, Agus, Kepala Desa Dasuk, Kecamatan Pademawu; dan Muhammad Ridwan, Kepala Desa Mapper, Kecamatan Proppo.

Syafi'i terlihat mengenakan baju dinas, karena usai menghadiri upacara TNI Manunggal Membangun Desa, di Desa Bukek, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan. Dia dikawal polisi bersenjata lengkap.

KPK melakukan operasi penindakan di sejumlah lokasi di Pamekasan sejak kemarin, Selasa, 1 Agustus 2017. Hingga Rabu, 2 Agustus 2017, dikabarkan 10 orang ditangkap dari Kejaksaan Negeri dan Pemkab setempat, termasuk Bupati, Kepala Kejari Pamekasan, dan Kepala Inspektorat setempat.

Mereka sempat dibawa ke Markas Kepolisian Resor Pamekasan. Namun, pada Rabu pagi mereka dibawa petugas Antirasuah ke Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya. "Sempat singgah di Polres. Tadi pagi sudah dibawa ke Polda Jatim," kata Kepala Sub Bagian Polres Pamekasan, Ajun Komisaris Polisi Osa Malik, kepada VIVA.co.id.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim, Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera, tidak menanggapi apakah para terduga itu dibawa ke Polda. Tetapi dia membenarkan soal operasi tangkap tangan KPK itu. "Kejari diperiksa di Pamekasan oleh KPK," katanya.

Kepala Kejati Jatim, Maruli Hutagalung, belum berhasil dikonfirmasi, kendati berkali-kali dihubungi VIVA.co.id, nomor telepon genggamnya aktif. Adapun Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim, Richard Marpaung, enggan berkomentar. "Saya belum terima laporan resminya," kata Richard.

Operasi tangkap tangan KPK itu diduga berhubungan dengan penanganan kasus alokasi dana desa yang mengucur di Kabupaten Pamekasan tahun 2015-2016. Kasus tersebut ditangani oleh Kejari Pamekasan. Kini kantor Inspektorat dan Kejari Pamekasan disegel KPK. (viva)



Sebelumnya, Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Achmad Syafii, mengancam akan memberikan sanksi kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih terlibat dengan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menurut Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, saat ini dirinya sedang melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa saja PNS atau ASN itu yang menjadi pentolan ormas yang dituding anti Pancasila itu.

"Soal itu kami melalui instansi terkait sudah melakukan investigasi, tujuannya untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dengan HTI," katanya, Jumat (28/7/2017).

Namun jika menemukan, maka dirinya tidak segan-segan akan memberikan sanksi atau tindakan, sanksi terberat adalah pecat. Namun terlebih dahulu akan dilakukan pengawasan kepada para PNS yang disinyalir menjadi anggota HTI.

"Sampai hari ini saya belum terima laporan adanya PNS yang ikut HTI, kalau ada kita bina, jika tak bisa dibina, maka sanksi bagi PNS tersebut," tambahnya.

Pasca pengesahan Perppu No 2 tahun 2017 tentang Ormas, Kemenkum HAM mencabut status badan hukum HTI. Ormas ini dibubarkan lantaran dituding ideologinya menyimpang dari Pancasila. (kumparan) [www.tribunislam.com]



Sebarkan...