Kembalikan Kerugian Sumber Waras, Djarot Gali Kuburan Buat Ahok


Kembalikan Kerugian Sumber Waras, Djarot Gali Kuburan Buat Ahok


Pernyataan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, yang akan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW), menuai polemik baru.

Orang nomor satu di Ibu Kota itu dinilai tengah ‘menggali kubur’ untuk mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Alasannya karena dengan mengembalikan kerugian Negara tersebut, dapat diartikan Djarot mengakui ada penyimpangan yang dilakukan pendahulunya, saat membeli lahan seluas 36.441 meter persegi tersebut.

“Pernyataan Djarot yang akan membayar kerugian pembelian lahan Sumber Waras bisa membuka terang kasus ini,” ujar Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) ‎Sugiyanto di Jakarta, Senin (24/7/2017).

Sugiyanto mengatakan, Djarot telah berani membangkang terhadap Ahok. Karena selama ini, Ahok dalam berbagai kesempatan menegaskan tidak merasa bersalah dalam pembelian lahan RSSW, dan yang bersangkutan juga enggan mengakui hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta menolak mengembalikan kerugian negara.

“Sejujurnya saya tidak menyangka ternyata Djarot berani membangkang pada Ahok,” kata SGY, sapaan akrab Sugiyanto.

Kendati begitu, SGY menilai pernyataan Djarot sesungguhnya benar adanya. Karena menurut laporan BPK ada indikasi kerugian Rp 191 miliar dan diperkuat audit investigasi yang terbukti ada kerugian sebesar Rp 173 miliar dalam pembelian lahan RSSW.

Hanya saja, kata dia, pernyataan Djarot tidak boleh berhenti pada pengembalian kerugian saja, namun harus berlanjut pada penyelidikan tindakan korupsinya mengingat telah terjadi kerugian negara yang jumlahnya tidak sedikit. ‎

Penyelidikan tersebut wajib dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berdasar Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 pasal 2 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam pasal tersebut disebutkan, setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun.[www.tribunislam.com]

Sumber : intelijen.co.id

Sebarkan...