Vonis Ahok Beda dengan Tuntutan, Bukti JPU Tak Independen


Vonis Ahok Beda dengan Tuntutan, Bukti JPU Tak Independen


Majelis Hakim telah menjatuhkan vonis terhadap terdakwa penista agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan pidana penjara 2 tahun. Gubernur DKI Jakarta itu terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penodaan agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 156 a huruf a KUHP.


Ada sisi lain di balik vonis yang dibacakan pada Selasa siang (09/05) itu. Menurut Ketua PP Pemuda Muhammadiyah bidang Hukum, Faisal mengatakan, vonis hakim menegasikan bahwa tuntutan JPU yang dipimpin Ali Mukartono nyata-nyata tidak bisa dijadikan sebagai pertimbangan hakim. Justru terlihat hakim tidak sependapat dengan tuntutan JPU yang menuntut dengan Pasal 156 dengan menuntut pidana penjara 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun.

“Berdasar hal tersebut, kami menjadi lebih yakin bahwa tuntutan JPU tersebut penuh kejanggalan dan kami makin meragukan independensi JPU sehingga oleh karenanya patut dan wajar bila JPU ini segera dimintai pertanggungjawaban dan diberi sanksi menurut peraturan perundang-undangan,” ungkapnya saat dihubungi kiblat.net, Rabu (10/05).

Pemuda Muhammadiyah pun mendesak Komisi Kejaksaan RI untuk segera mengeluarkan rekomendasi pemberian sanksi tersebut kepada tim JPU dalam kasus Ahok dan mereka meminta agar tim JPU diganti. Hal itu untuk menghadapi upaya banding yang akan dilakukan tim kuasa hukum Ahok pasca dibacakan vonis kemarin siang.

“Kami mengapresiasi atas putusan Majelis Hakim yang memvonis Ahok dengan hukuman penjara 2 tahun dan memerintahkan agar terdakwa segera ditahan,” ungkapnya

Selepas pembacaan vonis, Ahok pun langsung di tahan di LP Cipinang. “Bagi kami, ini adalah putusan yang progresif, dan sudah mewakili perasaan dan rasa keadilan sebagian besar umat Islam yang merasa agamanya dinodai oleh ulah Ahok,” terangnya.

Selanjutnya, karena putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka Pemuda Muhammadiyah berkomitmen untuk mengawal kasus Ahok ini hingga tuntas. Kalau perlu sampai dengan tingkat kasasi di Mahkamah Agung atau Peninjauan Kembali sebagai upaya luar biasa.

Terakhir, Faisal meminta kepada Presiden Jokowi untuk meninjau kembali Jaksa Agung HM Prasetyo yang berlatar belakang dari partai politik ini untuk dicopot dari jabatannya karena sarat kepentingan politik dibalik kasus Ahok yang secara terang melakukan intervensi terhadap tim JPU kasus Ahok.[www.tribunislam.com]

Sumber : kiblat.net

Sebarkan...