Tumpas Kaum Jenggot dan Usir Ulama, PDIP Kembali Main SARA?


Tumpas Kaum Jenggot dan Usir Ulama, PDIP Kembali Main SARA?

Baru saja selesai kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), ada lagi kepala daerah yang bikin gaduh di negeri ini. Seakan tidak puas melihat energi bangsa ini terkuras karena terus-menerus diprovokasi dengan isu-isu sensitif yang berkaitan dengan suku, ras,agama dan antar golongan (SARA). Karena yang berkelakuan adalah seorang pemimpin, bisa kita katakan, cara-cara serupa demikian merusak keteladanan.


Adalah Cornelis, gubernur Kalimantan Barat yang juga berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sama seperti Ahok, mengeluarkan ujaran-ujaran yang tidak pantas di depan masyarakatnya. Sama juga seperti yang dilakukan Ahok. Dalam pidato yang terekam kamera video dan menyebar di jejaring media sosial itu, Cornelis memprovokasi warganya untuk mengusir Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ustadz Tengku Zulkarnain dan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, jika mereka datang ke Kalbar.

Kedua tokoh ulama yang menjadi panutan umat Islam di Indonesia itu, ia tuding sebagai oknum radikal yang anti keberagaman. Menjadi sebuah ironi, ketika orang yang dia benci karena dianggap radikal, malah ia perlakukan dengan cara-cara radikal. Apa begini cara pemimpin bersikap terhadap mereka yang berbeda suku dan agama dengannya? Sungguh sangat bhineka sekali perbuatannya.

Sontak saja amarah umat Islam terpancing dengan provokasi itu. Di pontianak, ribuan masyarakat berunjukrasa mengecam ucapan Cornelis tersebut. Namun, karena pemilihan waktu yang tidak tepat, bersamaan dengan pawai adat Suku Dayak, kerusuhan nyaris terjadi di Pontianak. Untung saja aparat TNI dan Polri sigap, sehingga konflik horizontal bisa terelakkan. Mulut Cornelis nyaris menyulut perpecahan di tengah masyarakatnya.

Reaksi rakyat yang tersinggung karena ujaran Cornelis, tidak hanya terjadi di daerahnya. Saat ia berkunjung ke Aceh, ia didemo ratusan warga dan diusir segera keluar dari Negeri Serambi Mekah itu. Cornelis akhirnya menyemai apa yang sudah ia tanam. Istilah kekiniannya, “dibayar tunai”.

Namun, bukannya mencoba meredakan ketegangan, dengan meminta maaf atas ucapannya, Cornelis malah seakan berdiri menantang. Ia melaporkan para pendemo terkait pelecehan, penghasutan dan pelanggaran UU ITE. Tentu saja masyarakat tidak terima. Empat hari berselang, Cornelis pun dilaporkan balik ke polisi dengan dugaan telah menyampaikan ujaran kebencian.

Tumpas Kaum Jenggot

Hampir serupa dengan kasus Cornelis, Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar, yang juga merupakan kader PDIP, ikut-ikutan menyerempet hal-hal sensitif dalam pidatonya di hadapan ratusan masyarakat. Dengan berapi-api dan berlindung di balik kata bhineka tunggal ika, ia mendorong warganya agar tidak takut kepada kaum berjenggot. Ia mengajak masyarakat melawan dan menumpas kelompok yang ia sebut anti Pancasila.

Apakah pantas seorang pimpinan yang semestinya merangkul seluruh warga, meski berbeda suku dan agama, mengumbar kebencian terhadap suatu golongan? Seperti ada kecenderungan dari kader-kader PDIP untuk selalu mendiskreditkan salah satu kelompok yang tidak mereka sukai. Apa mereka dendam dengan apa yang terjadi dengan Ahok? Asal diketahui, kemarahan rakyat terhadap terpidana penista agama itu bukan karena perbedaan suku dan agama, apalagi ideologi politiknya, tetapi karena ucapannya yang melukai hati umat Islam.

Jadi kenapa PDIP yang tersinggung? Seharusnya mereka berdiri bersama rakyat, hadir untuk membela mereka. Jangan lupa, orang-orang itulah yang telah menjadikan partai politik besutan Megawati Soekarnoputri itu sebagai pemenang di Pemilu 2014 lalu, sehingga bendera merah berlambang banteng bisa berkibar gagah di pemerintahan.

Ada yang bilang PDIP belum siap menjadi pemimpin bangsa yang besar ini. Mereka berkuasa tapi masih bersikap layaknya oposisi. Mungkin karena sudah terlalu lama berada di luar pemerintahan, sehingga mereka gelagapan ketika diserahkan memegang tongkat kendali negeri. Tetapi ada pula yang beranggapan tindak tanduk seperti ini memang sudah merupakan sikap asli partai politik ini.

Kita mungkin masih ingat, pidato Megawati saat hari ulang tahun PDIP Januari 2017 lalu. Kala itu ia menyebut ada pemimpin kelompok yang menganut ideologi tertutup, memosisikan diri mereka sebagai pembawa self fulfilling prophecy, para peramal masa depan. “Mereka dengan fasih meramalkan yang pasti akan terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana, padahal, notabene mereka sendiri belum tentu melihatnya.” Begitu katanya.

Banyak yang menduga apa yang dimaksud Megawati itu adalah ajaran rukun imam yang diyakini umat Islam, yakni percaya terhadap hari akhir. Kata-kata itu dinilai telah menyakiti perasaan umat Islam, sehingga sejumlah orang melaporkan Megawati ke polisi dan mendesak kasus ini diusut. Namun, namanya juga sedang berkuasa, sudah hampir lima bulan, laporan itu tak kunjung ada kejelasannya.

Jika dirangkai semua kasus-kasus di atas, seperti ada sentimen negatif yang terus disuarakan PDIP terhadap salah satu golongan di negara ini. Semoga saja tidak benar. Rakyat Indonesia sudah lama hidup berdamai, meski berbeda asal usul suku dan agama. Jangan karena hasrat melanggengkan kekuasaan, mereka kemudian diadudomba. Janganlah korbankan demokrasi kita untuk nafsu berkuasa. Sungguh sangat terlalu mahal harganya.

Oleh: Muhammad Fatih[www.tribunislam.com]

Sumber : politiktoday.com

Sebarkan...