Tidak Pro Wong Cilik, PDIP Makin Ditinggal Rakyat


Tidak Pro Wong Cilik, PDIP Makin Ditinggal Rakyat

Pasca kekalahan pasangan calon (Paslon) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai mendapat kekecewaan di masyarakat. Adapun partai yang kerap dikenal dengan jargon `wong cilik` ini dianggap tak lagi berpihak pada rakyat kecil.


Direktur Eksekutif Indonesia for Transparency and Akuntability (Infra), Agus Chairudin melihat, rentetan kekecewaan masyarakat terhadap PDIP bermula saat keputusan PDIP mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sehingga, kata dia, tak heran jika terjadi rentetan kekalahan yang dialami PDIP di ajang Pilkada kali ini.

"Jadi wajar saja kalau banyak mengalami kekalahan. Karena, 'Ahok Effect' benar-benar terjadi. Sudah tahu sejak awal Ahok itu orang bermasalah, ngapain didukung?" katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (13/5/2017).

Adapun status Ahok yang kini ditahan dalam kasus penistaan terhadap Agama, dinilai terus berpengaruh. Bahkan, kata dia, terhadap nama baik PDIP.  "Rakyat juga akan melihat dan menilai. Seorang yang bermasalah dalam kasus hukum, ditambah penahanan Ahok," cetusnya.

Penggusuran

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, menilai bahwa, sikap dukungan PDIP terhadap Ahok secara tak langsung merupakan bukti bahwa PDIP menutup mata terhadap kepentingan rakyat kecil.

"Dengan dukung Ahok jadi calon Gubernur kemarin, berarti mereka menutup mata dengan pelanggaran hukum. Tutup mata atas penggusuran dan kasus besar reklamasi yang jelas pelanggarannya. Mereka bilang nawacita, trisakti, partai wong cilik tetapi ujung- ujungnya begini," tukas Margarito, di Jakarta.

Margarito melihat, saat ini warga Jakarta pun sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan hanya bisa berpasrah diri serta berdoa agar mereka tetap menutup mata terhadap hukum, pelanggaran uu dan perusakan lingkungan dan penderitaan rakyat kecil. Dan berujung pada kehancuran bangsa.

"Tidak apa-apa biar saja negara kita hancur sekaligus. Kan orang-orang ini sebenarnya telah mengerti demokrasi dan transparasi. Yang dulu zaman presiden SBY mengkritik abis-abisan ternyata mereka begini. Jadi biarkan, biarkan saja publik yang menilai dan merasakan," tegas Margarito.‎

Bela Pemodal

Agus Chairudin mengemukakan,  realitanya, PDIP tidak bisa membuktikan realisasi janji dan jargon partai wong cilik tapi sudah menjadi partai yang mengutamakan kebutuhan taipan pemodal.

Terlebih dengan kesombongan dan arogansi oknum-oknum kadernya yang seakan bangga dengan terjalinnya kerjasama pendidikan kader PDIP dan Partai Komunis China. Menurut dia, masyarakat mencatat bahwa Megawati maupun Presiden Joko Widodo, kebijakannya banyak menjual aset RI kepada pihak 'asing dan aseng'.

Hal ini, lanjut dia, menjadikan dasar utama pemikiran masyarakat tidak akan percaya dan memberikan kesempatan bagi siapapun paslon dan parpol koalisi dari PDIP.

"Terbukti Pilkada Banten dan paling parah Pilkada DKI. Dimana, masing-masing paslon yang diusungnya,  PDIP dan koalisinya kalah telak. Ironisnya, cagub unggulan PDIP (Ahok) harus menerima vonis Majelis Hakim sebagai terpidana dipenjarakan untuk tanggungjawab akibat perbuatannya terbukti menista agama berdasarkan konstitusi yang berlaku di NKRI," ungkap dia.

Sehingga, lanjut dia, berdasarkan realita politik dan kedewasaan kecerdasan masyarakat bangsa Indonesia, pada Pilpres 2019 PDIP dan Parpol koalisi terutama saat Pilkada DKI, maka dipastikan akan ditinggalkan masyarakat bangsa Indonesia yang sudah mengalami dan tidak dapat mempercayai parpol-parpol tersebut.

"Krisis kepercayaan masyarakat terhadap PDIP mungkin bertambah," ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago melihat, PDIP saat ini tak lagi mendengar suara rakyat. Padahal, kata dia, partai adalah bagian yang sudah seharusnya tunduk berdasarkan kehendak dan aspirasi kader akar rumput.

Sehingga, lanjut Pangi, pesan yang terkirim dan sampai ke benak publik adalah, PDIP bukan lagi partai wong cilik. "Sekarang PDIP partai yang ditaklukkan realitas pemilik modal," ujar Pangi saat dihubungi di Jakarta.

Kondisi ini, dianggap Pangi sangat miris dan disayangkan. Partai pemenang yang memperoleh 28 kursi di DPRD DKI Jakarta hanya menempatkan kadernya sebagai posisi calon Wakil Gubernur pada Pilkada 2017. Bahkan, terbukti kalah dalam pertarungan di Pilkada 2017.

 Menurutnya, saat ini di lingkaran Megawati Soekarnoputri diduga ada kekuatan pemilik modal yang melakukan intervensi terhadap keputusan PDIP hingga memilih Ahok. "Nampak kemarin saat Pilkada, PDIP tidak merdeka dengan tidak mengusung kader ideologisnya sendiri," pungkas Pangi.‎

Bela Rakyat

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (BP Pemilu) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengungkapkan, berbagai kritik terhadap partainya merupakan hal yang baik. Namun‎, ia menegaskan, PDIP tetap partai yang berpihak pada wong cilik.

"Partai kami (PDIP), senantiasa berpihak pada masyarakat masyarakat kecil," ungkapnya di Jakarta, Jumat (13/5/2017).

Menurutnya, persoalan pilkada telah usai. Sehingga, terkait pencalonan serta dukungan terhadap salah satu paslon tak bisa dikaitkan dengan hilangnya keberpihakan PDIP terhadap masyarakat.

"Kami tetap berpihak pada wong cilik. Masalah dukungan terhadap paslon, ga ada hubungannya. Kami tetap berpihak pada masyarakat kecil," ungkap dia.[www.tribunislam.com]

Sumber : muslimbersatu.net

Sebarkan...