Jelang Vonis Ahok, Pemuda Muhammadiyah Pertanyakan Aduannya ke Komjak


Jelang Vonis Ahok, Pemuda Muhammadiyah Pertanyakan Aduannya ke Komjak

Sudah hampir 2 pekan, sejak Satgas Advokasi Pemuda Muhammadiyah menyampaikan pengaduan ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia terkait dengan dugaan tidak independennya Tim JPU dalam kasus Ahok. Namun hingga saat ini, Pemuda Muhammadiyah mengaku belum medapat informasi atau perkembangan berarti apa tindak lanjut dari Komjak tersebut.


Direktur Satgas Advokasi Pemuda Muhammadiyah, Gufroni menyayangkan belum ada informasi dari Komjak atas pengaduan yang disampaikan pada tanggal 26 April 2017 lalu. Ia yakin bahwa pengaduannya tidak ditanggapi serius oleh pihak Komjak.

“Kami juga mempertanyakan keseriusan Komjak atas pengaduan kami, padahal kami berharap sudah ada rekomendasi setidaknya sebelum sidang pembacaan putusan terhadap terdakwa Ahok pada tanggal 9 Mei besok. Kami malah jadi tidak begitu yakin pengaduan kami bisa serius ditindaklanjuti,” ujar Gufroni melalui rilis yang diterima kiblat.net, Senin (08/05).

Gufroni juga mengaku bahwa pada Senin, sudah diupayakan untuk menghubungi Komjak melalui saluran telepon yaitu di nomor 021 7264253. Akan tetapi, tidak ada yang mengangkat panggilannya.

“Kami tidak tahu, mengapa tidak ada respon dari Komjak ketika kami mencoba mencari info terkait hal ini. Mungkin mereka para komisioner sedang rapat pleno, kami tidak tahu persis. Setahu kami, setiap hari Senin pimpinan Komjak mengadakan rapat pleno membahas pelbagai pengaduan dari masyarakat,” imbuh Gufroni.

Namun demikian, Gufroni selaku Direktur Satgas Advokasi Pemuda Muhammadiyah masih tetap berharap pengaduannya bisa segera ditindaklanjuti dengan memanggil atau meminta klarifikasi dari Ketua Tim JPU Ali Mukartono. Ia diduga tidak independen dalam menyampaikan penuntutan terhadap terdakwa Ahok yang hanya dituntut ringan yaitu dipidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun.

Selain itu, Pemuda Muhammadiyah meminta Komjak mengeluarkan rekomendasi agar Presiden Joko Widodo memberi sanksi kepada Jaksa Agung. Pasalnya, Jaksa Agung diduga melakukan intervensi terhadap kasus Ahok serta meminta agar tim JPU diganti dengan jaksa lainnya yang mengedepankan hati nurani dalam melakukan tugasnya.

Diketahui, pengaduan Pemuda Muhammadiyah ke Komjak ini didasari atas alasan bahwa penuntutan terhadap Ahok bertentangan dengan alasan yuridis dan alasan sosiologis. Bersama dengan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah bidang Hukum Faisal dan Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman mengadukan secara resmi Ketua Tim JPU Ali Mukartono ke Komjak dan sudah diterima pengaduannya dengan No. Pengaduan 3103-0303/BTT/KK/IV/2017 tertanggal 26 April 2017.[www.tribunislam.com]

Sumber : kiblat.net

Sebarkan...