Jelang Vonis 9 Mei, Beredar Petisi untuk Penjarakan Ahok Tanpa Masa Percobaan


Jelang Vonis 9 Mei, Beredar Petisi untuk Penjarakan Ahok Tanpa Masa Percobaan

Jelang vonis terdakwa kasus penistaan Agama, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau dikenal dengan Ahok pada Selasa (9/5/2017), seorang netizen atas nama Akhmad Akhyar membuat petisi di situs Change.org agar majelis hakim menghukum Ahok dengan penjara tanpa masa percobaan.


Menurut Akhyar, Ahok didakwa melakukan tindak pidana penodaan agama sebagaimana diatur dalam pasal 156a, atau penghinaan terhadap suatu atau beherapa golongan rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP.

“Dalam kesempatan yang singkat ini, perkenankan saya selaku Inisiator petisi untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Akhyar Muttaqin, alumni Institut Teknologi Bandung angkatan 1998, dan alumni aksi damai 212. Setelah mempelajari dan mengikuti kasus penodaan Agama dengan terdakwa Ahok, saya memberanikan diri untuk menginisiasi surat kepada Majelis Hakim. Surat ini akan dikirimkan pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017, sebelum Majelis Hakim membacakan putusannya yang direncanakan pada hari Selasa 9 Mei 2017,”kata Akhyar dalam pengantar petisinya.

Pada pokoknya, Akhyar menyebut bahwa petisi ini berisi tuntutan agar Ahok dinyatakan bersalah atas dakwaan sesuai pasal 156a dan 156 KUHP, serta dihukum pidana tanpa masa percobaan.

Berikut link dari petisi tersebut https://www.change.org/p/majelis-hakim-perkara-pidana-no-1537-pid-b-2016-pn-jkt-utr-dengan-terdakwa-ir-basuki-tjahaja-purnama-penjarakan-ahok-tanpa-masa-percobaan?recruiter=718273730&utm_source=share_p

Adapun, berikut isi dari petisi Akhmad Akhyar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bismillahirrrahmanirrahim,

Kepada Yth:

Majelis Hakim Perkara Pidana No.1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR dengan terdakwa Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK

Dengan hormat,
Kami yang menandatangani petisi ini, sehubungan dengan perkara pidana No.1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR dengan terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kami ikuti dengan seksama dari media cetak dan televisi, untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1.   Bahwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok didakwa dengan pertama: Pasal 156a huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana, atau kedua: Pasal 156 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

2.   Bahwa menurut kami, terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok seharusnya didakwa bukan dengan dakwaan alternatif, karena pasal yang didakwakan yaitu pasal 156a dan pasal 156 KUHP tidak bersifat mengecualikan. Sehingga seharusnya terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok  didakwa dengan dakwaan kumulatif, yaitu pasal 156a dan pasal 156 KUHP, karena perbuatan pidana yang diancam pasal 156a dan 156 KUHP tersebut saling berdiri satu sama lain, namun keseluruhannya dilakukan oleh terdakwa.

3.   Bahwa dalam pembacaan tuntutannya, jaksa menguraikan fakta-fakta hukum pada persidangan yang pada pokoknya menurut kami, terdakwa sudah pernah melakukan tindakan yang serupa dengan tindakan yang didakwakan dalam kasus a quo, yaitu antara lain:

  Pada tanggal 18 Februari 2008, saudara terdakwa pernah membuat buku yang berjudul “Merubah Indonesia” yang memuat tulisan sebagai berikut:

"Selama karier politik saya, saya mendaftarkan diri jadi anggota partai, menjadi ketua cabang, melakukan verifikasi, sampai mengikuti pemilu, kampanye pemilihan bupati bahkan sampai gubernur, ada ayat yang saya begitu kenal digunakan untuk memecah belah rakyat dengan tujuan memuluskan jalan menuju kekuasaan, yaitu oleh oknum yang kerasukan roh kolonialisme,
Ayat ini sengaja disebarkan oleh oknum-oknum elit karena tidak bisa bersaing dengan visi-misi program dan integritas pribadinya. Mereka berusaha berlindung di balik ayat-ayat suci itu agar rakyat dengan konsep 'seiman' memilihnya. Dari oknum elit yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan Surat Al-Maidah 51. Isinya, melarang rakyat menjadikan kaum Nasrani dan Yahudi sebagai pemimpin mereka, dengan tambahan, jangan pernah memilih kafir menjadi pemimpin. Intinya, mereka mengajak agar memilih pemimpin dari kaum yang seiman,"

Pada tanggal 7 Oktober 2016, saudara terdakwa membuat klarifikasi pernyataannya di Pulau Seribu yang justru mengulangi tindakan yang didakwakan, dimana dalam klarifikasinya terdakwa mengatakan yang pada pokoknya adalah terdakwa beranggapan bahwa orang-orang yang menganggap ayat Al-Maidah 51 sebagai larangan bagi umat Islam untuk memilih pemimpin yang bukan muslim adalah rasis dan pengecut.

4.   Bahwa berdasarkan butir 3 diatas, menurut kami terdakwa tidak layak dipidana dengan masa percobaan, karena terbukti dalam persidangan, terdakwa sudah pernah dan secara sadar melakukan tindakan yang didakwakan secara berulang.

5.   Bahwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dituntut dengan hukuman pidana 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.

6.   Bahwa walaupun jaksa pada akhirnya hanya menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 156 dengan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun, namun Majelis Hakim dapat memberikan putusan Ultra Petita sebagaimana yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebelumnya, diantaranya Putusan MA No.818 K/Pid/1984, Putusan MA No.675 K/Pid/1987, dan Putusan MA No.2497 K/Pid.Sus/2011.

7.   Bahwa Mahkamah Agung pernah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 1964 yang  menginstruksikan agar barang siapa melakukan tindak pidana yang bersifat penghinaan terhadap Agama diberi hukuman yang berat.

8.   Bahwa pada prinsipnya kami menghormati independensi Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yaitu “Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Namun demikian, UU Kekuasaan Kehakiman mengharuskan hakim menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang menyebutkan ‘hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat’, dan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang menyebutkan: “Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.

Karena itu, perkenankan kami menyampaikan aspirasi masyarakat sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP dan Pasal 156 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK dengan pidana penjara seberat-beratnya yang adil menurut Majelis Hakim, tanpa ada masa percobaan,

Demikianlah aspirasi ini kami sampaikan, atas perhatian, kebijakan dan kemurahan hati Majelis Hakim terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.[www.tribunislam.com]

Sumber : muslimbersatu.net

Sebarkan...