Penundaan Sidang Tuntutan Ahok Disetujui, GNPF-MUI Pertanyakan Sikap Jaksa Agung


Penundaan Sidang Tuntutan Ahok Disetujui, GNPF-MUI Pertanyakan Sikap Jaksa Agung

Koordinator pengawalan sidang Ahok dari Tim Advokasi GNPF MUI, Nasrulloh Nasution mempertanyakan sikap Jaksa Agung yang langsung menyetujui permintaan Kapolda Metro Jaya untuk menunda sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Ahok hingga selesainya pemungutan suara Pilkada putaran II. Menurut Nasrullah, sikap Jaksa Agung ini kontradiktif dan kontraproduktif dengan sikap Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang bertugas di persidangan.


“JPU di persidangan sudah menyatakan siap dengan surat tuntutannya dibacakan hari Selasa tanggal 11 April 2017, kalau Jaksa Agungnya potong kompas itu jadi kontradiktif dan kontraproduktif dengan kinerja JPU di lapangan”, ujar Nasrulloh kepada Kiblat.net melalui rilisnya pada Sabtu (08/04).

Ia juga menegaskan bahwa penundaan sidang pembacaan tuntutan terhadap Ahok yang diamini oleh Jaksa Agung tidak bisa serta merta dilakukan saat ini. Kecuali dinyatakan di dalam persidangan tanggal 11 April mendatang.

“Segala yang berkaitan dengan persidangan, termasuk apabila ada keinginan JPU menunda pembacaan surat tuntutan harus dilakukan di depan sidang, tidak bisa hanya dengan ucapan Jaksa Agung”,terangnya.

Nasrulloh sangat menyayangkan sikap JPU apabila memang benar pada persidangan hari Selasa mendatang mereka meminta penundaan pembacaan surat tuntutan. “Pasalnya, selain sudah menyatakan kesiapannya, fakta-fakta yang terungkap di persidangan juga sudah lengkap membuktikan unsur-unsur tindak pidana penistaan agama,” ucapnya.

Selain itu, Nasrulloh juga mengatakan, surat tuntutan JPU terhadap Ahok sangat penting bagi proses penegakkan hukum di Indonesia terutama dalam kaitan dengan pemberhentian sementara yang diatur di dalam ketentuan Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Meski Ahok sudah didakwa dengan tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun dan tindakan Ahok juga dapat memecah belah NKRI, namun Kemendagri enggan untuk memberhentikan Ahok dengan alasan menunggu surat tuntutan”, tuturnya.

Nasrulloh menambahkan bahwa masyarakat saat ini sangat mengharapkan agar sidang pembacaan tuntutan terhadap Ahok dilaksanakan tanggal 11 April sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan. Menurutnya, agar surat tuntutan dapat segera diproses oleh Kemendagri.

Ia juga berharap tanggal 11 April 2017 itu JPU sudah siap dengan surat tuntutannya sehingga tidak ada kesan nantinya di masyarakat bahwa Kejaksaan menunda pembacaan surat tuntutan demi melindungi Ahok dari pemberhentian sementara menjelang Pemungutan Suara Pilgub DKI Putaran II.

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo sepakat dengan permohonan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal M Iriawan kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara agar menunda sidang lanjutan terdakwa penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

“Untuk itu saya bisa menerima dan membenarkan apa yang diharapkan dan diimbau pihak Kepolisian supaya sidang itu bisa dijadwal ulang karena sudah mendekati masa-masa tenang untuk pelaksanaan pilkada putaran kedua,” kata Prasetyo.[www.tribunislam.com]

Sumber : kiblat.net

Sebarkan...