Pakar Hukum Tata Negara: Bukan Makar Jika tak Angkat Senjata


Pakar Hukum Tata Negara: Bukan Makar Jika tak Angkat Senjata

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menjelaskan definisi makar dalam pasal 107 KUHP dan 110 KUHP adalah menggulingkan pemerintahan. Namun, sebuah perbuatan tidak bisa disebut sebagai makar tanpa adanya tindakan secara fisik seperti mengangkat senjata.


“Makar dalam 107 dan 110 KUHP itu berarti bersepakat menggulingkan pemerintahan yang sah. Misalnya begini, ada orang yang berkelompok, pakai batu, pakai senjata api, pakai panah untuk mengepung istana misalnya, itu makar,” ujarnya, Ahad (2/4/2017).

Sedangkan tindakan menggulingkan pemerintah dalam bentuk permufakatan atau penyampaian pendapat, tidak bisa disebut makar. Menurut Margarito, penyampaian pendapat merupakan hak rakyat meskipun substansinya adalah untuk melengserkan presiden.

“Kalau hanya kita bermufakat dan menyampaikan pendapat saja itu tidak bisa dikatakan makar. Anda bersepakat, minta kepada MPR untuk meng-impeach presiden, itu tidak salah,” ujarnya.

Namun, dia mengaku belum bisa berpendapat salah dalam menafsirkan pasal 107 KUHP dan 110 KUHP. “Kita tidak punya data mengenai apa yang disepakati di sana. Kalau melengserkan presiden melalui MPR itu sah, tetapi kalau menggulingkan pemerintah dengan cara mengangkat senjata misalnya, itu makar,” kata Margarito.

Seperti diketahui, jelang Aksi 313 kepolisian menangkap lima orang tersangka, salah satunya adalah Sekjen Forum Umat Islam (FUI) KH Muhammad al Khaththath terkait tuduhan melakukan makar, Jumat (31/3). Padahal, Aksi yang berlangsung tertib itu hanya untuk menyuarakan aspirasi agar ditegakkan hukum terhadap penista agama Basuki Tjahja Purnama (Ahok).[www.tribunislam.com]

Sumber : suara-islam.com

Sebarkan...