Komjak Segera Gelar Pleno Bahas Polemik Tuntutan Ringan JPU ke Ahok


Komjak Segera Gelar Pleno Bahas Polemik Tuntutan Ringan JPU ke Ahok

Komisi Kejaksaan (Komjak) telah menerima laporan dari Pemuda Muhammadiyah terkait tidak independesinya jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Komjak pun akan segera menggelar rapat pleno untuk membahas persoalan tersebut.


"Pengaduan kami sudah diterima oleh Komisi Kejaksaan RI. Kamis depan Komjak akan lakukan pleno terkait dengan pengaduan kami. Apakah nanti ada tindak lanjut kita menunggu beberapa hari ke depan," ujar Direktur Satgas Pemuda Muhammadiyah Gufroni di Kantor Komjak, Jalan Rambay, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (26/4/2017).

Dalam hal ini, pelapornya adalah Satgas Advokasi Pemuda Muhammadiyah dan terlapor ialah JPU. Laporan mereka diterima Komjak dengan Nomor Register LP/3103-0323/BTT/KK/2017. Dalam rapat pleno, kata dia, Komjak akan memanggil pihak terlapor yakni, JPU dalam kasus penodaan agama.

"Bisa jadi kemungkinan berdasarkan rapat pleno Kamis depan pihak - pihak yang terkait dalam persoalan ini dimintai keterangan atau klarifikasi. Termasuk yang kami laporkan adalah tim jaksa dalam perkara sidang penistaan agama. Yang dilakukan oleh terdakwa Ahok," katanya.

Gufroni berkukuh bahwa mantan Bupati Belitung Timur itu memenuhi unsur dakwaan JPU yaitu Pasal 156a. "Kami meyakini terdakwa ini memenuhi unsur dalam dakwaan JPU yaitu Pasal 156a, di mana disitu mengisyaratkan unsur kesengajaan. Perbuatan terdakwa ini memenuhi insur kesengajaan baik kesadaran kehendak dan pengetahuannya," pungkasnya.

Sekadar diketahui, JPU sidang kasus dugaan penodaan agama menyatakan Ahok bersalah. Tuntutan dibacakan dalam sidang ke-20 yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Utara di auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis 20 April 2017.

"Perbuatan saudara secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur 156 KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun," kata JPU Ali Mukartono di hadapan majelis hakim.

Dalam materinya, JPU mendasarkan tuntutan dari dakwaan terhadap Ahok. Adapun Ahok didakwa dua pasal, yakni Pasal 156 dan 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 156 KUHP berbunyi, "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500".

Sedangkan isi Pasal 156a KUHP adalah "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia".

Namun, Ali menjelaskan pada persidangan dinyatakan Pasal 156a KUHP tidak berlaku untuk perkara tersebut.[www.tribunislam.com]

Sumber : okezone.com

Sebarkan...