Wah, Penyelesaian Kasus Pajak PT EKP Disebut Titipan Adik Ipar Jokowi


Wah, Penyelesaian Kasus Pajak PT EKP Disebut Titipan Adik Ipar Jokowi

Penanganan pajak PT Eka Prima Ekspor Indonesia diduga melibatkan adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo. Nama Arif disebut sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan persoalan pajak PT EKP.



Hal itu terungkap dalam persidangan terhadap terdakwa Country Director PT EKP Indonesia R Rajamohanan Nair di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (6/3/2017).

Dalam persidangan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan bukti berupa percakapan melalui aplikasi Whatsapp.

Percakapan itu terjadi antara Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, Wahono Saputro, dan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno.

Dalam salah satu potongan percakapan, Handang menyinggung tentang Arif Budi Sulistyo. Handang mengatakan,"Sdh om..sdh aku ksh tau org nya tadi. Titipan adik nya RI 1 om".

Mendengar pernyataan Handang, Wahono mengatakan,"Siap Komandan laksanaken".

"Itu Pak Handang yang bilang adiknya RI 1," kata Wahono kepada majelis hakim.

Wahono mengakui bahwa melalui percakapannya tersebut, ia menduga ada pihak lain yang melobi Handang terkait persoalan pajak PT EKP.

"Itu pendapat saya, tapi saya tidak tahu kenyataanya seperti apa," kata Wahono.

Majelis hakim kemudian membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Wahono saat diperiksa penyidik KPK. Dalam BAP, Wahono mengakui bahwa persoalan pajak PT EKP ada kaitannya dengan adik ipar Presiden Joko Widodo.

Dalam surat dakwaan, Arif diminta bantuan oleh R Rajamohanan Nair untuk menyelesaikan persoalan pajak yang dihadapi PT EKP di tingkat Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Enam.

Arif diduga kenal dan berhubungan baik dengan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv. Dalam persoalan pajak PT EKP, ia juga disebut pernah mengadakan pertemuan dengan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Tak lama setelah pertemuan Arif dan Dirjen Pajak, Kepala KPP PMA Enam Johnny Sirait membatalkan surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT EKP. Selain itu, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus M Haniv atas nama Dirjen Pajak mengeluarkan keputusan pembatalan tagihan pajak terhadap PT EKP.

Dengan demikian, tunggakan pajak PT EKP sebesar Rp 52,3 miliar untuk masa pajak Desember 2014, dan Rp 26,4 miliar untuk masa pajak Desember 2015, menjadi nihil.[www.tribunislam.com]

Sumber : kompas.com

Sebarkan...