Nusron klaim syarat Rp 25 juta untuk paspor tak batal, Jokowi setuju


Nusron klaim syarat Rp 25 juta untuk paspor tak batal, Jokowi setuju

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mendukung rencana minimal deposit tabungan Rp 25 juta sebagai syarat pengajuan pembuatan paspor.


Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM membatalkan rencana tersebut usai menerima penolakan keras dari masyarakat. Namun Nusron justru mengatakan, tak ada pembatalan.

"Enggak, enggak dibatalkan," kata Nusron di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/3).

Nusron menjelaskan, rencana tersebut diperlukan untuk mencegah kecurigaan maraknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang unprosedural. Sebab, Nusron mencatat banyak TKI yang mengajukan paspor dengan alasan ingin berwisata namun malah justru bekerja menjadi TKI.

"Pengertian dicurigai begini, ngaku menjadi turis, tapi tampangnya bukan tampang turis. Dari tampang, dari bau badan. Nah itu yang sesungguhnya adalah ngurus paspor untuk TKI yang kemudian menjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)," jelasnya.

Nusron menambahkan, minimal tabungan Rp 25 juta yang harus dimiliki sebagai pengajuan pembuatan paspor diperlukan untuk mengetahui masyarakat mana yang memang bertujuan untuk berwisata ataupun tidak. Apabila, masyarakat yang tak punya uang minimal Rp 25 juta dipastikan ia hanya modus membuat paspor untuk tujuan wisata.

"Kami setuju dan mendukung kebijakannya Dirjen Imigrasi 100 persen karena selama ini kita kesulitan mengidentifikasi antara (wisata) ziarah dengan yang sebetulnya bekerja secara un-prosedural di sana," katanya.

Nusron mengakui belum ada aturan terkait hal ini. Dia menyerahkan sepenuhnya ke pihak Imigrasi untuk menyusunnya.

"Itu kan strategi dari Imigrasi untuk mempersulit orang yang akan diperjualbelikan itu lho. Kan faktanya TKI-TKI kita di Timur Tengah kan diperjualbelikan 7.000 dolar. Kebijakan ini justru bagus," ujarnya.

Sementara itu, Nusron mengaku Presiden Joko Widodo telah menyetujui rencana ini.

"Setuju lah Presiden. Setuju. Masak Presiden membantah anak buahnya kalau itu dinilai positif, kan enggak. Kalau jelek, ya ditegur," tandasnya.[www.tribunislam.com]

Sumber : kompas.com

Sebarkan...