Militer Sebut Kekerasan Terhadap Rohingya Dibenarkan Secara Hukum Myanmar


Militer Sebut Kekerasan Terhadap Rohingya Dibenarkan Secara Hukum Myanmar

Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Min Aung Hlaing membantah tentang adanya kekerasan yang melanda etnis Rohingya. Sebaliknya, serangan militer terhadap etnis Muslim Rohingya, disebut sebagai aksi bela negara dan dibenarkan secara hukum negara Myanmar.


“Kami memiliki kewajiban untuk melakukan apa yang harus kami lakukan sesuai hukum. Kami memiliki kewajiban untuk melindungi kedaulatan negara kami. Ketika negara ini dirugikan dalam masalah politik, agama, dan ras,” tegas Min Aung Hlaing.

Berbicara di hadapan publik di Hari Peringatan Angkatan Bersenjata Myanmar pada Selasa (27/03) di Ibu kota Naypyidaw, Min Aung Hlaing bersikeras bahwa Muslim Rohingya adalah imigran ilegal.

“Kami telah memberitakan kepada dunia bahwa Rohingya bukanlah bagian dari negara kami. Bengali (etnis India) yang berada di negara bagian Rakhine bukan warga negara Myanmar. Mereka hanya pendatang dan tinggal di negeri ini,” kata Min Aung Hlaing.

Sudah sejak lama, Muslim Rohingya hidup dalam diskriminasi di negeri yang mayoritas Buddha. Mereka dianggap sebagai imigran gelap asal negara tetangga, Bangladesh. Di lain sisi, studi sejarah menyebut, Rohingya telah bermukim di Myanmar selama beberapa generasi. Bahkan pernah memiliki pemerintahan sendiri.

Puncak konflik Rohingya terjadi pada tahun 2012. Setelah serangkaian serangan militer dilancarkan terhadap penduduk sipil Rohingya. Ratusan orang dikabarkan tewas, sementara ratusan ribu lainnya terpaksa mengungsi meninggalkan negeri.

Pasca penyerangan 9 Oktober 2016, serangkaian serangan serupa kembali terjadi di wilayah Maungdaw, Rakhine Utara. Pihak militer berdalih bahwa serangan bertujuan untuk menyari kelompok oposisi bersenjata Rohingya. Serangan itu dinamai dengan “operasi pembersihan”.

Namun nyatanya, lebih dari 1.000 sipil tewas. Ditambah lagi, kejahatan berupa pemerkosaan, pembunuhan, pemukulan, penculikan dan membakar desa-desa.

Kini lebih dari 1 juta Muslim Rohingya masih menetap di Rakhine. Namun sebagian besar hidup tanpa pengakuan kewarganegaraan. Kamp penampungan kumuh yang dibangun pasca kekerasan tahun 2012 dihuni lebih dari 100.000 pengungsi. Kamp tersebut masih digunakan meski kondisinya tak layak lagi.

Akibat situasi tersebut, pekan lalu Dewan HAM PBB mengutus tim pencari fakta untuk menyelidiki pelanggaran pemerintah Myanmar, terutama di Rakhine. Namun pemerintah menolak kunjungan untusan PBB tersebut.[www.tribunislam.com]

Sumber : kiblat.net

Sebarkan...