Lusa, Jakarta Wajib Tanpa Ahok-Djarot


Lusa, Jakarta Wajib Tanpa Ahok-Djarot

Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta meluncurkan (4/3) pelaksanaan putaran kedua pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur DKI. Launching sekaligus sebagai penetapan pasangan calon yang bakal berlaga di putaran kedua.



Ketua KPU DKI Sumarno menyatakan, setelah penetapan, KPU menjadwalkan dua pasangan calon untuk kembali berkampanye. Kampanye bakal dilakukan selama sebulan lebih terhitung sejak 7 Maret hingga 15 April 2017. Dan pemungutan suara bakal dilakukan pada 19 April.

Menurut Sumarno, kampanye putaran kedua ini sesuai dengan undang-undang, di mana kampanye akan dimulai selang tiga hari setelah adanya penetapan calon. Aturan kampanyenya pun sama dengan kampanye putaran pertama. Termasuk aturan cuti yang harus dilakukan bagi calon gubernur dan wakil gubernur yang merupakan petahana.

"Cuti itu adalah keharusan. Itu bukan ditetapkan KPU DKI, tapi sudah jelas ada peraturannya," ujarnya seperti dilansir detikcom.

Komisioner KPU DKI Jakarta Dahliah Umar menilai kampanye tetap dibutuhkan pada putaran kedua ini. Sebab, jika kampanye dilarang, dikhawatirkan ada kegiatan yang mengarah pada kampanye yang dilakukan pasangan cagub-cawagub yang lolos ke putaran kedua.

"Hanya yang tidak ada kampanyenya itu rapat umum dan pemasangan alat peraga. (Kalau) pertemuan terbatas, tatap muka, masih dibolehkan," katanya.

Dahlia memaparkan, pada 2012 lalu, kampanye untuk putaran kedua tidak dilakukan. Namun justru yang terjadi, pasangan calon memanfaatkan waktu untuk melakukan kegiatan seperti kampanye. "Dari situ kami melihat kenyataannya kampanye tetap dibutuhkan untuk putaran kedua," kata dia.

Karena adanya kampanye, KPU meminta kepada pasangan calon petahana untuk kembali melakukan cuti seperti pada saat kampanye putaran pertama.

"Iya kalau menurut ketentuan perundang-undangan. Kampanye mengharuskan petahana untuk cuti. Kita kembalikan lagi kepada Undang-undang saja," ujar Dahliah. Peraturan yang dimaksud adalah pasal 70 ayat 3 Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Dahliah mengatakan, cuti bagi petahana dilakukan demi terwujudnya asas keadilan bagi semua peserta pilkada. Semua pasangan calon yang bersaing memiliki kesempatan yang sama untuk menyosialisasikan program-program mereka.

"Kalau ketentuan kenapa petahana harus cuti, dari penjelasan penyusun UU supaya ada kesamaan, asas keadilan tercapai, semua calon memiliki kesempatan yang sama," kata dia.

Dengan aturan ini berarti pasangan Ahok-Djarot harus kembali cuti selama sebulan lebih. Untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggal Ahok dan Djarot, Kementerian Dalam Negeri akan menunjuk pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta. Siapa yang bakal ditunjuk, sampai saat ini Kemendagri masih belum memutuskan.[www.tribunislam.com]

Sumber : okezone.com

Sebarkan...