Kerap Blunder Kebijakan, Pemerintah Jangan Urus Negara Asal-asalan


Kerap Blunder Kebijakan, Pemerintah Jangan Urus Negara Asal-asalan

Deposit Rp25 juta untuk pembuatan paspor yang kemudian dicabut kembali merupakan satu dari kebijakan pemerintah yang dinilai tak dipertimbangkan secara matang sebelumnya.

Menurut Pengamat Politik UIN Jakarta Adi Prayitno, seyogyanya pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan agar dikaji secara matang, sehingga tanpa perlu 'repot-repot' mencabut kembali‎.

"Bisa rusak negara kalau diurus asal begini," ujar Adi saat dihubungi SINDOnews, Rabu (22/3/2017).

Adi menilai, sekarang zaman sudah maju. Maka birokrasi diharapkan mampu bekerja secara profesional. ‎Menurutnya, kebijakan yang dibatalkan kembali menandakan aparat pemerintah bekerja sembarangan tanpa kajian yang matang.

Dia berpandangan, mestinya kejadian-kejadian atau kebijakan kontroversi sebelumnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah‎ agar cermat dalam mengeluarkan kebijakan. Sehingga masyarakat tak berpikir negatif terkait kebijakan tersebut.

"Setelah diprotes masyarakat baru kebijakan itu dibatalkan, kan aneh. Ini juga akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan. Jangan seperti keledai lah, jatuh dua kali di lubang yang sama," pungkasnya. [www.tribunislam.com]

Sumber : sindonews.com

Sebarkan...