Ahok: Kita Ga Perlu Bikin e-KTP, Kaya Zaman Nabi Aja Sensus-sensus


Ahok: Kita Ga Perlu Bikin e-KTP, Kaya Zaman Nabi Aja Sensus-sensus

Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, sejak awal proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik tak sejalan dengan usulannya saat masih duduk di Komisi II DPR RI. Proyek yang memakan biaya hingga Rp5,9 triliun itu dianggap tak efektif karena hanya menghamburkan uang negara.

"Dan kamu kalau lihat berita, rekaman yang ada di DPR saya paling keras (menolak). Malah saya katakan kita enggak perlu bikin e-KTP sendiri," kata Ahok sapaan akrab Basuki kepada wartawan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 8 Maret 2017.

Saat itu, ia sempat mengusulkan, perekaman data indentitas kependudukan sebaiknya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah melalui perbankan.

"Kenapa kamu enggak mau numpang dengan bank pembangunan daerah seluruh Indonesia. Begitu kamu mau tinggal di mana, kamu datengin. Saya sampai bilang kok, kaya zaman nabi aja sensus-sensus," kata dia.

Apabila ide Ahok direalisasikan, ia yakin, masyarakat tidak akan berani berniat jahat untuk membuat KTP ganda. Karena dengan cara seperti itu, pemerintah juga dapat mendorong transaksi menggunakan sistem non-tunai.

"Kalau takut dobel KTP, kita kasih dua NPWP, mau enggak? Sederhana cara kontrolnya. Bank lebih bagus sistemnya. BI (bank sentral) kontrol orang dengan baik. Jadi sebenarnya perlu enggak? Terus kalau daerah yang tidak kejangkau dengan bank, ada BRI sampai unit desa terkecil," ujarnya.

Proyek yang dibahas oleh anggota komisi pemerintahan periode 2009-2014 itu juga melibatkan alat kelengkapan dewan lainnya seperti Badan Anggaran hingga pimpinan fraksi. Ahok menegaskan, saat kasus itu mencuat ke hadapan publik, dia sudah tak lagi menjadi anggota dewan. "Waktu kasus ini kan saya udah ke luar (sebagai anggota DPR)," ujarnya.

Dalam pengusutan korupsi e-KTP, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjerat dua pejabat dari Kementerian Dalam Negeri yakni mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil bernama Irman serta Sugiharto sebagai mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan.

Sejauh kasus itu diusut, KPK sudah memeriksa sejumlah anggota dan pimpinan DPR pada periode 2009-2014 yang dianggap mengetahui berjalannya proyek tersebut. Mereka antara lain, Setya Novanto sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar, Sekretaris Fraksi Golkar Ade Komarudin, anggota Komisi II F-PDIP Yasonna Laoly dan Wakil Ketua Badan Anggaran Olly Dondokambey.[www.tribunislam.com]

Sumber : viva.co.id

Sebarkan...