Guyon Mahfud MD soal Naiknya Biaya STNK: Salahnya Habib Riziq


Guyon Mahfud MD soal Naiknya Biaya STNK: Salahnya Habib Riziq

Jagad media sosial dihebohkan dengan cuitan Mahfud MD pada Jum’at 06 Januari 2017. Pasalnya, tulisan mantan ketua Mahkamah Konstitusi di twitter itu mengaitkan sejumlah masalah yang dihadapi rakyat Indonesia dengan sosok Habib Rizieq.



“Kata Presiden kenaikan biaya STNK/BPKB terlalu tinggi. Polri & Kemenkeu mangaku bkn pihak yg menetapkannya. Salahnya Habib Riziq. Hahaha,” cuitnya yang disambut gelak tawa netizen. “Mari tertawa sebelum tertawa kena pajak,wkwkwkwk,” tulis akun @gst_kartika.

Akun @DindingDp, dengan diiringi emoticon tertawa lebar juga langsung menanggapi hal itu dengan menulis, “maklum pak, fokus yang lain. jadi pada lupa, ga tau atau pura2.. masyarakat yg bingung.”

Bahkan, akun @MoMo_Snakepit sempat menyebutnya sebagai profesor stand up comedy. “Paling kocak yg pernah didengar,” ujarnya sambil menyertakan emoticon tertawa.

Cuitan Mahfud tersebut langsung diretweet lebih dari 2.500 orang, dengan 1.500an liker. Kemudian di saat seorang netizen mengungkapkan rasa harunya atas status tersebut. Mahfud semakin menambah guyonannya.

“Mengapa terharu? Bawa tertaea guyon saja. ‘Banjir di Bima dan Pamekasan juga bisa menuding salahnya Habib Riziq’. Kan enak selesainya.” tulisnya

Lebih lanjut, Mahfud menambah cuitan itu untuk ketiga kalinya. Dengan kelakarnya, ia pun menyebut Habib Rizieq akan ikhlas jika dirinya disalahkan atas semua permasalahan yang terjadi.

“Salahnya Habib Riziq jg. Masak ada tanah longsor, nyalahkan sy. Enakan nyalahkan Habib Riziq. Insyallah ta’alaa beliau ikhlash lahir bathin,” ujarnya, masih disambut respon “ngakak” dari para netizen.

Sebagaimana diketahui, publik saling mempertanyakan siapa penanggung jawab kebijakan pemerintah terkait kenaikan tarif pengurusan surat kendaraan bermotor yang mencapai 300 persen.

Direktur PNBP Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Mariatul Aini menegaskan, kenaikan biaya pengurusan STNK-BPKB tahun ini beserta tarifnya merupakan usulan dari Kementerian/Lembaga dalam hal ini Kepolisian RI (Polri). “Kementerian/Lembaga (Polri) yang mengusulkan,” ujarnya seperti dikutip dari Liputan6.com.

Aini ‎menjelaskan, sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga yakni Kepolisian awalnya mengusulkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tarif PNBP kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setelah sampai ke Kemenkeu, lanjutnya, RPP tersebut dibahas bersama lintas Kementerian/Lembaga ‎yang lain, antara lain Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham), Sekretaris Negara, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan bahwa kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB bukan keputusan Polri. “Kenaikan ini bukan karena dari Polri, tolong dipahami. Kenaikan itu pertama karena temuan BPK, harga material sudah naik,” kata Tito di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Januari 2017.

Ia melanjutkan, menurut BPK, harga material untuk surat tanda nomor kendaraan dan buku pemilik kendaraan bermotor yang berlaku saat ini merupakan harga sesuai kondisi lima tahun lalu. Oleh karena itu, saat ini perlu penyesuaian.

Selain itu, kenaikan tarif itu karena ada masukan dari Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat. “Hasil temuan mereka, harga itu termasuk harga terendah di dunia, sehingga perlu dinaikkan karena daya beli masyarakat juga meningkat,” ujarnya.[www.tribunislam.com]

Sumber : kiblat.net

Sebarkan...